Sosialisai Perda Bengkulu, DPRD Provinsi Mintak Pemberkasan Harus Lengkap Agar Penetapan Lebih Cepat

- Penulis

Kamis, 1 Juli 2021 - 19:02 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Asisten III Setda Provinsi Bengkulu Gotri Suyanto saat sampaikan Sosialisasi Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 9 Tahun 2017 tentang pembentukan produk hukum daerah

Bengkulu, (Beritarafflesia.com) – Kamis (1/7) Setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diharapkan memiliki pemahaman, baik secara filosofi maupun mengetahui tujuan dari dibuatnya suatu Peraturan Daerah (Perda)

Hal ini disampaikan Asisten III Setda Provinsi Bengkulu Gotri Suyanto pada Sosialisasi Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 9 Tahun 2017 tentang pembentukan produk hukum daerah.

Dijelaskan Asisten III bahwa tak jarang Rancangan Peraturan Daerah yang disampaikan ke DPRD, ketika Raperda tersebut belum lengkap maka akan dikembalikan kepada pemerintah daerah, lalu kembali ke OPD.

Dengan adanya sosialisasi ini dapat memberikan pemahaman terkait dengan pembentukan produk hukum daerah, sehingga penyampaian, pembahasan dan penetapan Raperda di DPRD Provinsi Bengkulu bisa lebih cepat.

Asisten III Setda Provinsi Bengkulu Gotri Suyanto poto bersama saat acara Sosialisasi Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 9 Tahun 2017 tentang pembentukan produk hukum daerah.

“Ketika Perda lebih cepat di tetapkan, maka turunan perda seperti Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur dan sebagainya di level Provinsi bisa secara cepat di lakukan, sehingga dalam pelaksanaan bisa segera dilaksanakan oleh OPD yang bersangkutan,“ jelas Gotri Suyanto.

Baca Juga  Wawali : TPID Rakor Lagi, Inflasi Harus Terkendali Jelang Ramadan

Kegiatan sosialisasi Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 9 Tahun 2017 tentang pembentukan produk hukum daerah yang diikuti oleh Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu ini, tambah Asisten III Gotri Suyanto harus diikuti dengan serius oleh para peserta.

“Kita harapkan peserta serius untuk mengikuti sosialisasi Perda nomor 9 tahun 2017 terkait dengan pembentukan produk hukum daerah, karena ini penting setiap OPD perlu memahami terkait dengan penyusunan regulasi baik itu Perda maupun Peraturan Kepala Daerah dan sebagainya,“ minta Gotri.(BR)Adv

Share

Tinggalkan Balasan

Follow WhatsApp Channel beritarafflesia.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Tepis Fitnah, Helmi Hasan Beberkan Capaian Pembangunan Kota Bengkulu
Wali Kota Dedy Wahyudi Tegaskan Pemerintah Harus Hadir, Ratusan Dhuafa dan Ojol Terima Bansos LEKAD
Dugaan Bansos Beras Dialihkan, Wawali Rony Minta Camat Turun Tangan
Kabulkan Penangguhan Nardi Kasus OTT Rp1,5 Juta, KMF dan Media BR Online Apresiasi Tindakan Polres Benteng
Kisah Hubungan Asmara Berujung Laporan Fitna Dugaan Asusila, Apriansyah Tempuh Praperadilan
Sidang Lanjutan, Penasehat Hukum Apriansyah Mintak Hakim Uji Keabsahan Alat Bukti dan Saksi 
Perubahan Objek Sangkaan Terkuak di Prapradilan Apriansyah, Advokat Dukung Hakim Bongkar
Penetapan Tersangka dan DPO Apriansyah, Penyidik PPA Polda Terkesan Tendensius: Praktisi Hukum Minta Prosedur Penyidikan Dibuka
Berita ini 8 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 2 Oktober 2026 - 15:52 WIB

Tepis Fitnah, Helmi Hasan Beberkan Capaian Pembangunan Kota Bengkulu

Rabu, 30 September 2026 - 14:40 WIB

Wali Kota Dedy Wahyudi Tegaskan Pemerintah Harus Hadir, Ratusan Dhuafa dan Ojol Terima Bansos LEKAD

Selasa, 29 September 2026 - 16:00 WIB

Dugaan Bansos Beras Dialihkan, Wawali Rony Minta Camat Turun Tangan

Kamis, 24 September 2026 - 09:10 WIB

Kabulkan Penangguhan Nardi Kasus OTT Rp1,5 Juta, KMF dan Media BR Online Apresiasi Tindakan Polres Benteng

Sabtu, 19 September 2026 - 19:18 WIB

Kisah Hubungan Asmara Berujung Laporan Fitna Dugaan Asusila, Apriansyah Tempuh Praperadilan

Berita Terbaru