Beritarafflesia.com- n Stabilitas Sistem Keuangan (SSK) berada dalam kondisi normal seiring dengan perekonomian nasional yang berangsur membaik.
Sinergi kebijakan antar-otoritas melalui berbagai langkah penguatan segera dan luar biasa untuk mengatasi dampak COVID-19, mampu mendorong perbaikan ekonomi secara bertahap dengan stabilitas yang tetap terjaga. Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) terus memperkuat koordinasi dan sinergi guna menjaga SSK dan mempercepat pemulihan.
Dalam Rapat Berkala KSSK, KSSK memutuskan untuk menerbitkan Paket Kebijakan Terpadu untuk Peningkatan Pembiayaan Dunia Usaha dalam rangka Percepatan Pemulihan Ekonomi.
Hal ini ditegaskan oleh Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia (BI), Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam konferensi pers KSSK di Jakarta, Senin (01/02/2021).
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memaparkan, memasuki semester II tahun 2020, pertumbuhan ekonomi mulai membaik seiring pelonggaran PSBB, perbaikan ekonomi global, dan respons bauran kebijakan nasional yang ditempuh.
Perbaikan perekonomian global dan domestik menopang stabilitas makroekonomi tetap terjaga. Stabilitas sistem keuangan terus membaik hingga memasuki triwulan IV seiring dampak positif pelonggaran kebijakan makroekonomi dan penurunan ketidakpastian pasar keuangan global.
“Ke depan, perekonomian Indonesia 2021 diprakirakan terus membaik didukung kemajuan penanganan COVID-19 termasuk vaksinasi, pemulihan ekonomi global, serta stimulus dan penguatan kebijakan,” kata Sri Mulyani.
Menurut Sri Mulyani, ekonomi global diprakirakan tumbuh di kisaran 5% pada 2021 yang akan mendorong kenaikan volume perdagangan dan harga komoditas global. Ketidakpastian pasar keuangan diprakirakan menurun seiring dengan ekspektasi perbaikan kinerja ekonomi global, arah kebijakan fiskal Pemerintah AS yang baru, likuiditas global yang relatif besar dan suku bunga yang tetap rendah.
Perkembangan ini kembali mendorong aliran modal ke negara berkembang dan menopang penguatan mata uang berbagai negara, termasuk Indonesia. Di sisi domestik, perkembangan sejumlah indikator dini hingga akhir Desember 2020 juga mendukung arah pemulihan ekonomi domestik yang berlanjut.
Hal ini tercermin pada perbaikan Purchasing Managers’ Index (PMI) manufaktur dan indeks keyakinan konsumen yang menguat. Dari sisi sektoral, perbaikan terjadi pada sektor yang mendukung kebutuhan primer, kenormalan baru, penanganan COVID-19 dan yang mendukung ekspor.
Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menambahkan, prospek pemulihan pertumbuhan ekonomi juga dibarengi stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan yang tetap terjaga. Stabilitas eksternal pada 2021 tetap terjaga didukung Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) 2021 yang diprakirakan surplus.
Kinerja NPI ditopang defisit transaksi berjalan yang diprakirakan berada di kisaran 1,0-2,0% dipengaruhi ekspor yang tumbuh positif seiring dengan permintaan global yang mulai pulih dan impor yang diprakirakan naik untuk memenuhi permintaan domestik yang meningkat. Inflasi pada 2021 tetap terkendali dalam sasaran 3,0±1%, ditopang inflasi inti yang diprakirakan tetap terkendali, meskipun meningkat sejalan dengan kenaikan permintaan domestik.
Sementara itu, lanjut Perry, stabilitas sistem keuangan diprakirakan tetap kuat dengan intermediasi perbankan yang diharapkan meningkat sejalan dengan prospek pemulihan ekonomi domestik.
Prospek kecepatan pemulihan ini akan banyak dipengaruhi vaksinasi dan disiplin masyarakat dalam penerapan protokol COVID-19, yang menjadi prasyarat bagi proses pemulihan ekonomi nasional. Selain itu, lima langkah kebijakan juga mendukung prospek tersebut yakni (i) pembukaan sektor-sektor produktif dan aman secara nasional maupun di masing-masing daerah, (ii) percepatan realisasi fiskal, (iii) peningkatan kredit perbankan dari sisi permintaan dan penawaran, keberlanjutan stimulus moneter dan makroprudensial, serta (v) percepatan digitalisasi ekonomi dan keuangan, khususnya terkait pengembangan UMKM.
“Prospek perekonomian ini juga memerlukan penajaman kebijakan baik untuk mengakselerasi pemulihan maupun yang bersifat struktural, untuk menciptakan sumber baru pertumbuhan, meningkatkan nilai tambah produksi dan integrasi antarsektor dan antarwilayah, serta mendorong pertumbuhan yang inklusif,” kata Perry. (Infopublik)
