Ket.Poto : Bupati Bengkulu Utara Ir.H. Mian
Bengkulu Utara,Beritarafflesia.com – Keluhan yang terjadi sejak lama dirasakan oleh masyarakat kabupaten Bengkulu Utara (BU) provinsi Bengkulu, terkait sejumlah perusahaan yang beroperasi di daerah ini tidak memprioritaskan tenaga kerja daerah, nampaknya tidak kunjung tundas, bahkan pada pemerintahan ke dua
Bupati Ir.H. Mian dan ketua DPRD Era Sonti Bakara, SH, saat ini.Keluhan itu disampaikan masyarakat terhadap media ini, (10/9).
Menurutnya, tenaga kerja lokal dan armada (Mobil Angkutan) yang ada di daerah provinsi Bengkulu, Khususnya wilayah kabupaten Bengkulu Utara, kurang mendapatkan tempat di beberapa perusahaan. Pihak perusahaan juga kurang transparan dalam penerimaan tenaga kerja lokal.
Kegiatan perusahaa di BU, lebih banyak melibatkan Armada angkut maupun orang dari luar daerah dibanding orang sekitar maupun lokal, jelasnya melalui WhatsApp.
“Sangat disayangkan pihak Perusahan yang ada di kabupaten Bengkulu Utara, banyak mengunakan armada dan tenaga kerja dari luar daerah. Contohnya ada lima perusahaan tambang seperti berikut ini, PT. Bengkulen Mining, PT. Titan Wijaya, PT. Injatama, PT. Irsa dan PT. Bama,” kata sumber yang namanya untuk tidak ditulis untuk sementara.
Lanjut Sumber, Ratusan armada angkutan beserta driver atau supirnya berasal dari luar Kabupaten Bengkulu Utara.
Sehingga masyarakat yang menggantungkan hidup dan kesejahteraan keluarganya sebagai supir menjadi merana.
Melihat peristiwa ini tidak tuntas semenjak lama, maka sebagai warga BU, diharapkan kepada pihak terkait dan pemerintah Era Bupati Ir.H. Mian serta lembaga Dewan pimpinan Sonti Bakara, S.H, dapat secepatnya membuat perda khusus yang mengatur terkait armada maupun tenaga kerja yang ada di perusahan wilayah kabupaten Bengkulu Utara.
“Kuat dugaan Armada angkutan dan tenaga kerja dari luar provinsi Bengkulu, Kabupaten Bengkulu Utara yang ada di perusahan – perusahaan tersebut tidak membayar pajak disini. Maka pada periode ke dua pemerintahan Bupati Ir.H.Mian, jika boleh memberikan usulan dan pendapat, membuat secepatnya perda khusus yang mengatur terkait armada angkutan dan Perda tenaga kerja lokal,” harapnya.
Sementara Pemerintah daerah kabupaten Bengkulu Utara, melalui dinas Dinas Perhubungan (Dishub) yang dipimpin Nur Imansyah, menjelaskan, pihaknya tidak wewenag untuk memberikan komentar terkait jalan yang dilalui oleh mobil-mobil besar di gunakan oleh perusahan-perusahan pengakut Batu bara, karena jalan yang dilalui bukan wewenang pihak Dishub BU.
Bupati Ir.H. Mian, melalui dinas ketenagakerjaan dan transmikrasi Bengkulu Utara, Drs. Fahrudin, menuturkan, pihaknya bertugas membantu menurunkan angka penganguran dan kemiskinan dalam wilayah ini.
Sudah banyak menerima keluhan dari berbagai kalangan masyarakat, serta organisasi Angkutan terkait bayaknya pihak Perusahan yang beroperasi di BU, menggunakan tenaga kerja dan Armada Angkutan dari luar daerah.
“Dinas ketenagakerjaan dan transmikrasi Bengkulu Utara, sudah sering mendapatkan keluhan dari berbagai kalangan baik terkait Armada Angkutan maupun terkait tenaga kerja yang di gunakan pihak Perusahan yang Ada di BU.
Maka saya menghimbau Kepada semua Perusahan, baik dibidang perkebunan, tambang, Galin C, maupun yang lainnya gunakan tenaga kerja lokal dan Armada lokal dalam upaya mendukung pihak pemerintah daerah dalam menurunkan angka penganguran dan kemiskinan secara nyata terus diupayakan saat ini.
Terkait usulan masyarakat, masalah perda sudah pasti akan saya Koordinasikan ke bupati waktu dekat ini,” Drs. Fahrudin.”(rn)”
