524 Calon Guru PPPK Lulus Passing Grade di Bengkulu Belum Dapatkan Kejelasan Status, Datangi Dewan

524 Calon Guru PPPK Lulus Passing Grade di Bengkulu Belum Dapatkan Kejelasan Status, Datangi Dewan

Bengkulu,Beritarafflsia.com- DPRD Provinsi Bengkulu menerima audiensi guru-guru yang lulus passing grade untuk formasi PPPK bersama Ikatan Guru Indonesia (IGI) Provinsi Bengkulu.

Audiensi yang dilakukan di ruang rapat DPRD Provinsi Bengkulu, Selasa, 29 November 2022, membahas nasib 524 calon guru yang dinyatakan telah lulus passing grade, namun mereka belum mendapatkan kejelasan status.

Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu, Edwar Samsi mengatakan, akan terus memperjuangkan hak-hak guru.

Pembahasan tentang kelanjutan dari 524 calon guru yang dinyatakan lulus passing grade namun belum dilakukan pengangkatan akan dicarikan solusinya.

Sebab secara aturan pemerintah pusat hanya membayarkan gaji pokok namun tidak untuk tunjangan dan lain-lain, sedangkan Provinsi Bengkulu mengalami devisit anggaran sampai Rp80 miliar.

“Tunjangan guru dan lain-lain itu dibebankan kepada Pemerintah Daerah (APBD), sedangkan anggaran APBD kita terbatas,” katanya.

“Kami tetap akan upayakan kepada pak Gubernur untuk mengajukan formasi PPPK serta juga menyampaikan keadaan keuangan kita,” ujarnya.

Dengan keadaan saat ini, Edwar berharap, Gubernur menyampaikan surat resmi ke pusat agar mendapatkan jawaban yang jelas.

“Gubernur Bengkulu sejauh ini sudah sangat memperhatikan guru, kalau dahulu gaji honorer hanya Rp300 ribu sekarang dengan kebijakan Gubernur menjadi Rp1 juta, namun ke depan saya berharap naik lagi minimal sebesar UMP Bengkulu,” ungkapnya.

Audiensi yang juga mengundang Gubernur dan Sekda Provinsi Bengkulu, namun berhalangan untuk menghadiri audiensi di kantor DPRD Provinsi Bengkulu.

Sekjen Ikatan Guru Indonesia Provinsi Bengkulu, Feri  merasa kecewa dengan ketidakhadiran Gubernur dan Sekda.

“Kami berharap bisa bertemu dengan pak Gubernur walaupun hanya 30 menit, terkait anggaran yang menjadi alasan menurut saya permasalahan ini tidak akan selesai kalau tidak ada komunikasi antara Pemerintah Provinsi dengan pusat,” ucapnya.

“Sedangkan kita juga memiliki wakil kita di pusat, baik di DPD dan DPR RI. Selanjutnya kami berharap DPRD bisa menghadirkan Gubernur di audiensi dan kami dari IGI siap menghadirkan pihak kementerian minimal Dirjen GTK Kemendikbud,” ujarnya. (BR1)