Rejang Lebong, Beritarafflesia.com- Dinas Sosial Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu meminta pihak pemerintah desa dan kelurahan di daerah itu melakukan verifikasi dan validasi data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) masing-masing.
Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Rejang Lebong Anes Rahman di Rejang Lebong, Senin, mengatakan 156 desa/kelurahan tersebar dalam 15 kecamatan di Rejang Lebong saat ini sudah memiliki operator Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG).
“Kita minta kepada seluruh desa/kelurahan di Kabupaten Rejang Lebong supaya aktif melakukan verifikasi dan validasi kembali DTKS yang ada di desa/kelurahan masing-masing,” kata dia.
Dia menjelaskan, verifikasi dan validasi (verval) DTKS desa/kelurahan tersebut agar data para keluarga penerima manfaat atau KPM program bantuan sosial yang digulirkan Pemerintah Pusat bisa tepat sasaran.
Adanya verval DTKS ini, kata dia, dilakukan melalui musyawarah tingkat desa/kelurahan. Jika ada warga yang belum masuk DTKS dan dinilai layak bisa diusulkan untuk dapat bansos, sebaliknya jika ada warga yang sudah tidak layak lagi menerima bansos agar datanya dikeluarkan dari DTKS.
“Agar data KPM penerima bantuan sosial di Kabupaten Rejang Lebong bisa terus dilakukan update dan diperbarui sesuai dengan kriteria penerima bansos,” terang dia.
Menurut dia, petugas operator SIKS-NG DTKS desa/kelurahan di Rejang Lebong bisa mengeluarkan KPM sudah tidak layak lagi menerima bansos serta menginput data KPM baru yang dihasilkan dari musyawarah desa/kelurahan.
“Jika tidak dilakukan musyawarah desa dan kelurahan, maka Pusdatin Kemensos RI secara otomatis akan mengakomodir data KPM lama untuk diberikan bansos. Untuk itu sangat disayangkan jika ada warga yang layak tetapi tidak dapat bansos,” tegas dia.
Sejauh ini data DTKS di Kabupaten Rejang Lebong, tambah dia, tercatat lebih dari 124.000 jiwa, di mana sudah banyak yang dicoret setelah dilakukan verval karena dinilai tidak layak lagi menerima bansos.
Warga Rejang Lebong yang masuk DTKS Kemensos ini sudah mendapatkan program bansos dari Pemerintah Pusat dalam Program Keluarga Harapan (PKH) dengan jumlah mencapai 9.000 KPM. Penerima BPNT sebanyak 17.000 KPM lebih, serta 90 ribuan penerima bantuan program JKN-KIS.(BR1)
