Bengkulu, Beritarafflesia.com.- Memasuki hari terakhir atau hari keempat pelaksanaan kegiatan Asesmen dalam rangka penyusunan profil Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu, Jumat, (3/10/2025) bertempat di Ruang Hidayah I, Kantor Walikota Bengkulu, Bentiring.
Acara ini dibuka langsung Oleh Pj Sekretaris Daerah Kota Bengkulu Tony Elfian. kegiatan Asesmen tersebut menjadi bagian penting dalam upaya memperkuat kapasitas serta kualitas ASN, khususnya dalam mendukung kinerja birokrasi yang lebih profesional, akuntabel, dan berintegritas.
Dalam sambutannya, Tony menegaskan bahwa asesmen merupakan instrumen penting penerapan manajemen kinerja ASN. Melalui asesmen, kemampuan dan profil kompetensi pejabat dapat diukur secara objektif guna mendukung pengembangan karier serta penempatan jabatan yang tepat.
“Proses asesmen ini bukan hanya formalitas administratif, tetapi langkah nyata untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, serta akuntabilitas dalam pengelolaan pemerintahan. Kita ingin memastikan setiap pejabat memiliki kompetensi yang sesuai untuk menjawab tantangan birokrasi yang semakin kompleks,” ujar Tony.
Ia menambahkan, asesmen juga menjadi sarana untuk mengevaluasi kemampuan ASN dalam mengambil keputusan, beradaptasi dengan perkembangan zaman, dan memberikan pelayanan publik yang prima.
Sejalan dengan semangat reformasi birokrasi, inovasi di setiap pekerjaan sangat ditekankan agar pelayanan kepada masyarakat lebih cepat dan tepat.
Dalam kesempatan itu, Tony berpesan agar seluruh peserta mengikuti asesmen dengan serius.
“Masyarakat dan pemerintah kota membutuhkan sosok-sosok cerdas dan berkompeten. Karena itu, ikuti proses ini dengan serius, tunjukkan kemampuan terbaik, dan jadikan asesmen ini sebagai momentum untuk meningkatkan kualitas diri dalam melayani masyarakat,” pesan Tony.
Kegiatan asesmen berlangsung sejak 30 September hingga 3 Oktober 2025 dan diikuti oleh para ASN dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Bengkulu
Melalui Asesmen ini diharapkan dapat menjadi dasar pengambilan kebijakan penempatan jabatan di lingkungan Pemerintah. (BR)
