Bengkulu, Beritarafflesia.com.- DPRD Provinsi Bengkulu kembali menunjukkan komitmennya dalam menjalankan fungsi representasi publik dengan menggelar rapat dengar pendapat bersama Ikatan Mahasiswa Papua, Selasa (5/5/2026).
Hearing tersebut menjadi wadah dialog terbuka guna menyerap berbagai aspirasi terkait kondisi terkini di Papua, khususnya menyangkut isu kemanusiaan, hak asasi manusia, hingga pembangunan yang berkeadilan.
Dalam forum yang berlangsung penuh keterbukaan dan semangat demokrasi itu, anggota DPRD Provinsi Bengkulu dari Fraksi PDI Perjuangan, Edwar Samsi, menegaskan bahwa DPRD hadir bukan sekadar mendengarkan, tetapi juga siap menjadi jembatan penyampai aspirasi masyarakat kepada pemerintah pusat dan lembaga terkait.
“Kami memahami kegelisahan yang disampaikan adik-adik mahasiswa. DPRD Bengkulu akan meneruskan seluruh aspirasi ini kepada pemerintah pusat, DPR RI hingga Komnas HAM agar mendapat perhatian serius,” ujar Edwar Samsi.
Berbagai poin strategis turut disampaikan mahasiswa Papua dalam hearing tersebut. Mereka menyoroti pentingnya penanganan dugaan pelanggaran HAM secara transparan dan menyeluruh, perlindungan terhadap masyarakat sipil, hingga perlunya penegakan hukum yang adil tanpa diskriminasi.
Selain itu, mahasiswa juga menilai pendekatan keamanan yang selama ini diterapkan di sejumlah wilayah Papua perlu dievaluasi. Mereka mendorong pemerintah untuk lebih mengedepankan dialog, pendekatan kemanusiaan, serta keberpihakan terhadap masyarakat lokal dalam setiap kebijakan yang diambil.
Tak hanya membahas isu sosial dan keamanan, perhatian dalam hearing tersebut juga diarahkan pada aspek investasi dan pembangunan di Papua.
Mahasiswa meminta agar kebijakan pembangunan memperhatikan dampak lingkungan, sosial, serta keberlanjutan, termasuk perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat agar tidak terpinggirkan di tengah arus investasi.
Menanggapi hal tersebut, DPRD Bengkulu menegaskan kesiapannya untuk menghimpun seluruh aspirasi secara sistematis dan meneruskannya kepada pihak-pihak terkait sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan nasional.
Menurut Edwar Samsi, persoalan Papua merupakan isu nasional yang membutuhkan perhatian bersama serta penyelesaian yang komprehensif, adil, dan berkelanjutan.
“Semua aspirasi yang disampaikan akan menjadi catatan penting dan akan kami teruskan sesuai mekanisme yang ada. Harapannya, persoalan Papua dapat diselesaikan melalui pendekatan dialog dan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat,” tutupnya.
(BR/Adv)
