Lahan warga pada saat proses pelaksanaan replanting
BENGKULU UTARA,Beritarafflesia.com – Kasus dugaan korupsi senilai Rp150 miliar lebih pada kegiatan replanting kelapa sawit Kabupaten Bengkulu Utara (BU) tahun anggaran (TA) 2019 – 2020, diketahui saat ini sedang diusut oleh pihak penyidik tindak pidana khusus Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu. Senin (31/5/2021)
Berdasarkan data yang dihimpun, saat ini tim penyidik Kejati Bengkulu, Kamis (27/5) lalu telah memeriksa sejumlah pihak yakni, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Bendahara, mantan Plt. Kepala Dinas dan Kepala Dinas Perkebunan BU, serta sejumlah kelompok tani penerima replanting.
Asrin Efendi, salah satu dari kelompok tani BU yang diperiksa, usai keluar dari ruang penyidik membenarkan kedatangannya ke Kejati Bengkulu lantaran mendapatkan undangan dari penyidik untuk dimintai klarifikasi mengenai kegiatan replanting kelapa sawit TA 2019 – 2020 tersebut.
“Kedatangan kami kesini karena mendapat undangan dari Kejati Bengkulu untuk diminta keterangan mengenai kegiatan replanting kelapa sawit di Kabupaten BU tahun 2019 – 2020,” ungkap Asrin kepada wartawan.
Asrin juga mengatakan, kegiatan replanting kelapa sawit di kelompok taninya sudah terlaksana. Masing-masing kelompok tani pada tahun 2020, per hektar mendapatkan dana sebesar Rp 25 juta.
“Kalau untuk tahun 2019 dan 2020, masing-masing kelompok tani mendapatkan Rp 25 juta per hektar. Nah, kebetulan untuk kelompok tani kita ada 74 hektar lahan,” ujar Asrin.
Diketahui, disinyalir korupsi proses replanting kelapa sawit tersebut mulai dari masa jabatan Plt.Kepala Dinas Perkebunan BU tahun 2019 yakni, Sasman, yang saat ini menjabat sebagai Kepala Dinas Kominfo Kabupaten BU.
Selain itu, tidak menutup kemungkinan tim penyidik Kejati Bengkulu, ke depan juga akan memanggil Kepala Dinas Perkebunan tahun 2020 yakni Buyung Ashari dan perusahaan penyedia bibit sawit program replanting tersebut.
Selain itu, tim penyidik Kejati Bengkulu juga meminta sejumlah dokumen dari 8 kelompok tani yang diperiksa. Sebab, beberapa kelompok tani yang datang ke Kejati Bengkulu terlihat membawa sejumlah berkas yang diduga berkaitan dengan replanting yang tengah diusut tersebut.(B
BENGKULU UTARA,Beritarafflesia.com – Kasus dugaan korupsi senilai Rp150 miliar lebih pada kegiatan replanting kelapa sawit Kabupaten Bengkulu Utara (BU) tahun anggaran (TA) 2019 – 2020, diketahui saat ini sedang diusut oleh pihak penyidik tindak pidana khusus Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu. Senin (31/5/2021)
Berdasarkan data yang dihimpun, saat ini tim penyidik Kejati Bengkulu, Kamis (27/5) lalu telah memeriksa sejumlah pihak yakni, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Bendahara, mantan Plt. Kepala Dinas dan Kepala Dinas Perkebunan BU, serta sejumlah kelompok tani penerima replanting.
Asrin Efendi, salah satu dari kelompok tani BU yang diperiksa, usai keluar dari ruang penyidik membenarkan kedatangannya ke Kejati Bengkulu lantaran mendapatkan undangan dari penyidik untuk dimintai klarifikasi mengenai kegiatan replanting kelapa sawit TA 2019 – 2020 tersebut.
“Kedatangan kami kesini karena mendapat undangan dari Kejati Bengkulu untuk diminta keterangan mengenai kegiatan replanting kelapa sawit di Kabupaten BU tahun 2019 – 2020,” ungkap Asrin kepada wartawan.
Asrin juga mengatakan, kegiatan replanting kelapa sawit di kelompok taninya sudah terlaksana. Masing-masing kelompok tani pada tahun 2020, per hektar mendapatkan dana sebesar Rp 25 juta.
“Kalau untuk tahun 2019 dan 2020, masing-masing kelompok tani mendapatkan Rp 25 juta per hektar. Nah, kebetulan untuk kelompok tani kita ada 74 hektar lahan,” ujar Asrin.
Diketahui, disinyalir korupsi proses replanting kelapa sawit tersebut mulai dari masa jabatan Plt.Kepala Dinas Perkebunan BU tahun 2019 yakni, Sasman, yang saat ini menjabat sebagai Kepala Dinas Kominfo Kabupaten BU.
Selain itu, tidak menutup kemungkinan tim penyidik Kejati Bengkulu, ke depan juga akan memanggil Kepala Dinas Perkebunan tahun 2020 yakni Buyung Ashari dan perusahaan penyedia bibit sawit program replanting tersebut.
Selain itu, tim penyidik Kejati Bengkulu juga meminta sejumlah dokumen dari 8 kelompok tani yang diperiksa. Sebab, beberapa kelompok tani yang datang ke Kejati Bengkulu terlihat membawa sejumlah berkas yang diduga berkaitan dengan replanting yang tengah diusut tersebut.(Bella)
