Bengkulu,Beritarafflesia.com – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI perwakilan Bengkulu menggelar exit meeting pemeriksaan kinerja pendahuluan atas pengelolaan persampahan dengan pihak Pemerintah Kota Bengkulu, Rabu (21/9/2022) di ruang kerja wakil walikota Dedy Wahyudi.
Ikut hadir mendampingi wawali pada pertemuan itu Inspektue, Kadis LH, Kadis Pariwisata, Kasatpol PP dan beberapa camat.
Dalam pertemuan itu, pihak BPK mengapresiasi komitmen dari Pemkot Bengkulu yang saat ini sedang fokus menangani masalah sampah sampai membuat sayembara kepada masyarakat bagi yang menangkap atau memvideokan pembuang sampah sembarangan akan diberikan uang.
Namun demikian, tetap masih ada kelemahan dan menjadi catatan dari pihak BPK. Berdasarkan pengecekan tim BPK ke lapangan selama 25 hari, seperti dibeberkan salah satu tim BPK Meri Yanti, bahwa LPM di kecamatan kurang aktif.
“Kita apresiasi komitmen pemkot dalam menangani masalah sampah. Namun dalam hal pengelolaan sampah, kita ada beberapa catatan. Selama 25 hari kami memeriksa banyak LPM yang tidak aktif. Yang aktif cuma LPM di Kampung Melayu dan Teluk Segara. Di Kampung Melayu itu, ada 1 LPM yang memang mewajibkan warganya untuk membayar iuran sampah. LPM seperti ini harus ditularkan,” jelas Meri.
Selain itu, lanjut Meri BPK juga minta agar bagaimana ada suatu larangan penggunaan kantong plastik di semua minimarket.
“Minimal LPM aktif dan ada larangan penggunaan kantong plastik di minimarket,” ujar Meri.
Wawali Dedy Wahyudi yang hadir dalam exit meeting itu menyampaikan terima kasih kepada tim dari BPK yang telah membantu pemkot. Dedy menyampaikan juga informasi kepada pihak BPK bahwa Pemkot Bengkulu juga baru melaunching Merdeka Sampah dan membuat sayembara.
“Merubah kultur prilaku masyarakat ini memang butuh proses. Sayembara memang tidak menyeleaaikan masalah tetapi dengan adanya sayembara ini kita semua bisa sama-sama mengawasi. Sekarang dengan adanya sayembara itu orang berebut mau menangkap atau memvideokan oknum yang buang sampah sembarangan,” ucap Dedy.
