Bengkulu,Beritarafflesia.Com-Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bengkulu memaparkan kumpulan aspirasi masyarakat Bengkulu hasil kegiatan reses masa persidangan 3 tahun sidang 2023 yang berlangsung pada tanggal 21-25 November 2023. Kegiatan reses ini bertujuan sebagai penyaringan aspirasi masyarakat di daerah konstituen masing-masing Daerah Pemilihan (Dapil) Provinsi Bengkulu.
Juru Bicara (Jubir) DPRD Provinsi Bengkulu, Billy Dwitrata Sunardi, saat menyampaikan hasil laporan reses dalam rapat paripurna pada Jumat (08/12), menjelaskan bahwa kegiatan reses melibatkan anggota DPRD dari 7 Daerah Pemilihan (Dapil) di Provinsi Bengkulu.
Beberapa aspirasi yang diungkapkan dalam laporan reses melibatkan pemenuhan dan pemerataan pembangunan infrastruktur, termasuk pengembangan jaringan internet dan penguatan sinyal telekomunikasi di wilayah Bengkulu. Masyarakat juga mengungkapkan kebutuhan akan dropping bibit-bibit unggulan, baik tanaman, sayuran, maupun ternak, serta pengembangan bioflok melalui dinas-dinas terkait.
“Kesulitan masyarakat yang masih terjadi sampai saat ini adalah kelangkaan dan pemenuhan kebutuhan pupuk bersubsidi. Masyarakat memohon kepada pemerintah untuk memberikan bantuan dan solusi terhadap kelangkaan pupuk bersubsidi yang terus-menerus terjadi,” kata Selain itu, masyarakat menginginkan bantuan alat bantu pertanian seperti handtraktor, perhatian lebih terhadap harga komoditi karet dan sawit yang sering mengalami penurunan harga, bantuan sumber air bersih, serta dana peralatan dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah. Di bidang kesehatan, masyarakat mengharapkan bantuan BPJS untuk masyarakat kurang mampu dan perbaikan sarana dan prasarana kesehatan.Billy.
“Sarana dan prasarana di bidang kesehatan juga menjadi perhatian dari masyarakat, kurangnya sarana seperti ambulans dan tenaga medis yang berkompeten juga menjadi menghambat peningkatan pelayanan kesehatan dan juga sulitnya akses dalam hidup Rumah Sakit Umum Daerah,” tambahnya.
Terakhir, masyarakat menyoroti pentingnya perbaikan dan peningkatan pelayanan kepada kantor pelayanan publik. Mereka meminta pemerintah untuk meningkatkan perhatian terhadap penyaluran dana bantuan sosial agar benar-benar tepat sasaran.
“Penyampaian laporan reses anggota DPRD merupakan corong anggota DPRD dalam menyampaikan aspirasi masyarakat. Hasil kegiatan reses ini diharapkan dapat menjadi perhatian dan dijadikan tolok ukur dalam pertimbangan prioritas sebagai penyusunan kebijakan pemerintah provinsi agar lebih tepat sasaran, efektif, dan efisien untuk mensejahterakan masyarakat,” tutup Billy. (Br1)adv
