Beritarafflesia.com – Intervensi stunting oleh pemerintah desa atau kelurahan melalui tindakan atau aksi nyata dengan pemenuhan makanan gizi bagi keluarga berisiko stunting, ibu hamil, bayi dua tahun (baduta) di masing-masing wilayah desa.
Maka dari itu, Bupati Kepahiang Hidayatullah Sjahid, minta kepada pemerintahan desa atau kelurahan di daerah untuk secara serius menangani kasus stunting.
“Pelajari aturan penggunaan Dana Desa (DD) untuk penggunaan kegiatan penanganan stunting di desa, untuk belanja barang makanan pemenuhan gizi, ” kata Bupati Hidayatullah dalam kunjungan kerja Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga (KS-PK) di ruang kerja Bupati Kepahiang, Senin (11/07/22).
Roadshow Deputi Bidang KS-PK Nopian Andusti, di Provinsi Bengkulu di pekan kedua pada bulan Juli 2022 ini didampingi Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Rusman Efendi, turun di tiga kabupaten, diantaranya Kabupaten Bengkulu Tengah, Kepahiang dan Kabupaten Rejang Lebong.
Tak hanya terhadap pemerintah desa, Bupati Hidayatullah menginstruksikan sejumlah dinas instansi teknis untuk bersama-sama dengan mengintegrasikan kebijakan maupun anggaran di tiap satuan kerja untuk bergerak dengan aksi nyata agar penanganan stunting betul-betul terarah serta tepat sasaran.
“Tiap dinas atau lembaga harus memiliki konsep kerja “siapa dan mengerjakan apa”, ambil bagian sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing, dan prioritaskan penanganan terhadap keluarga yang berisiko stunting,” kata Bupati Kepahiang.
Dikatakan Hidayattullah, bahwa untuk bekerja tepat sasaran, modal yang paling utama adalah data, mempersiapkan data prevalensi dan keluarga berisiko stunting di Kabupaten Kepahiang. Angka tersebut akan menjadi acuan kerja agar tepat sasaran sehingga berdampak pada penurunan stunting.
“Penanganan stunting di tingkat desa, ayo, alokasikan anggaran dari dana desa untuk pemenuhan gizi bagi keluarga berisiko stunting, gandeng tim pendamping keluarga (TPK),” himbaunya.
Kabupaten Kepahiang dengan jumlah desa lokasi fokus stunting sebanyak 15 desa dengan memprioritaskan keluarga berisiko stunting, baduta, ibu hamil, menyusui, dan remaja yang berada dalam rumah berstatus tidak layak huni.
Sehingga dengan adanya kolaborasi lintas sektor, angka stunting di Kepahiang, dari sebesar 22,9% dapat ditekan hingga pada angka 13,1% pada 2024 mendatang.
Sementara itu, menurut Deputi KS-PK BKKBN Nopian Andusti, mengatakan bahwa target penurunan stunting di Provinsi Bengkulu pada tahun 2024 adalah 12,55% dari angka 22,1 persen%. Jika dihitung, maka 3-4% adalah angka yang harus dicapai setiap tahunnya.
Target pertahun yang harus dicapai setiap kabupaten yang paling tinggi adalah kabupaten rejang lebong, dan yang paling kecil adalah kabupaten kaur, hal ini mengacu pada data awal (data SSGI tahun 2021). Target untuk kabupaten kepahiang adalah 13,01% pada tahun 2024.
Untuk mencapai target tersebut, berbagai upaya perlu dilakukan secara konvergensi. Dalam Perban 12 tahun 2021 disebutkan dua pendekatan dalam percepatan penurunan stunting yaitu pencegahan dan penanganan.
Pencegahan dilakukan dengan pendekatan keluarga yaitu pencegahan stunting dari hulu. Mulai dari calon pengantin, pendampingan masa hamil serta pendampingan pasca persalinan yang dilakukan oleh tim pendamping keluarga (TPK) yang terdiri dari TP-PKK, bidan dan kader KB.
Sementara penanganan dilakukan terhadap anak dengan kasus stunting yaitu dengan memperbaiki status gizi nya dengan cara pemberian paket makanan tambahan (PMT). Karena pola kerja penurunan stunting adalah bergotong royong, maka BKKBN mengajak untuk menjadi “bapak asuh anak stunting”.
“Saya yakin jika seluruh pejabat di kabupaten ini, jika dalam enam bulan atau beberapa bulan menjadi bapak asuh anak stunting, maka saya yakin status gizi anak tersebut akan membaik,” tutup Nopian.
