Kota Bengkulu, Beritarafflesia.com.- Suasana politik internal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Provinsi Bengkulu memanas menjelang pelaksanaan Musyawarah Wilayah (Muswil) X Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP.
Sebanyak delapan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) ditambah tiga sekretaris DPC secara tegas menyatakan menolak menghadiri Muswil yang dijadwalkan berlangsung Kamis siang (5/2/2026) di sebuah hotel mewah di Kota Bengkulu.
Aksi boikot tersebut dinilai berpotensi mengguncang legitimasi Muswil, bahkan membuka kemungkinan agenda tersebut batal total di tengah gejolak dualisme kepemimpinan yang masih membelit PPP.
Penolakan kehadiran ini disampaikan secara resmi oleh lima DPC yang diwakili lengkap oleh ketua dan sekretaris, serta tiga DPC lainnya yang diwakili sekretaris.
Adapun DPC yang menyatakan boikot berasal dari Bengkulu tengah, Kepahiang, Rejang Lebong, Lebong, Bengkulu Selatan, Seluma, Kota Bengkulu dan Kaur.
Langkah kolektif ini mencerminkan soliditas cabang-cabang di daerah yang mengaku ingin menjaga marwah partai serta patuh pada prinsip hukum dan aturan organisasi.
Ketua DPC PPP Bengkulu Tengah, Fepi Suheri, yang menjadi juru bicara utama kelompok DPC pemboikot, menegaskan bahwa keputusan tersebut diambil berdasarkan kesepakatan bersama para ketua dan sekretaris DPC.
“Kami sepakat untuk tidak menghadiri Muswil X. Sikap kami netral dan tidak berpihak pada kubu mana pun di tengah dinamika internal PPP saat ini,” tegas Fepi kepada wartawan.
Ia mengaku kebingungan menyikapi kondisi dualisme kepemimpinan antara DPW dan DPP PPP yang hingga kini belum menemukan titik temu.
Menurutnya, sebagai struktur resmi partai, DPC hanya bisa tunduk pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) serta kebijakan yang memiliki legitimasi hukum yang sah.
“Kami hanya akan mengikuti Muswil yang benar-benar atas instruksi DPP yang sah, ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal yang diakui berdasarkan SK Kemenkumham Oktober 2025. Di luar itu, kami tidak ingin terjebak dalam dualisme,” ujarnya.
Fepi menegaskan, boikot tersebut bukan bentuk perlawanan, melainkan seruan moral agar elit partai melakukan introspeksi dan mengedepankan persatuan.
“Ini bukan sekadar tidak hadir. Ini adalah panggilan damai untuk PPP. Sudah saatnya semua pihak mengesampingkan kepentingan pribadi maupun kelompok. PPP harus kembali fokus pada kerja-kerja keumatan dan kebangsaan,” katanya.
Ia juga mengingatkan identitas PPP sebagai partai berlambang Ka’bah yang seharusnya menjadi teladan dalam menjaga persatuan umat dan stabilitas politik nasional.
“Kami rindu PPP yang solid, islami, dan bersatu. Mari kita bangun kembali kejayaan PPP dengan nilai-nilai Islam rahmatan lil alamin,” pungkas Fepi. (BR) Rizon
