Mukomuko,Beritarafflesia.Com- Pemerintah Kabupaten Mukomuko mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama membayar iuran BPJS Kesehatan warga tergolong kurang mampu.
Hal ini disampaikan Pj. Sekda Mukomuko, Dr. Abdiyanto kepada kemarin.
Pemkab Mukomuko mengajak desa, perusahaan, termasuk pemerintah pusat untuk sokongan agar Mukomuko bisa bertahan diangka 98 persen lebih.
Dengan demikian, status daerah dengan jaminan kesehatan semesta atau universal health coverage (UHC) yang sudah digenggam Kabupaten Mukomuko tidak lepas.
“Sebagian desa, kalau tidak salah sudah ada yang menganggarkan jaminan kesehatan masyarakat atau untuk membiayai iuran BPJS kesehatan warga.”
Ia mengakui, Mukomuko pada tahun ini seharusnya bisa mengalokasikan dana sebesar Rp 9 miliar untuk biaya iuran BPJS warga kurang mampu.
Akan tetapi, pada APBD 2023, dana jaminan kesehatan daerah (Jamkesda) yang terintegrasi dengan BPJS itu hanya dialokasikan Rp 2,5 miliar.
Mukomuko masih kekurangan sekitar Rp 6,5 miliar dana jaminan kesehatan warga. Jika dana ini tak tersedia, maka persentase capaian kepesertaan BPJS kesehatan warga Mukomuko bisa turun di bawah 98 persen.
Warga Mukomuko, BPJS kesehatannya ini sebagian besar yaitu iurannya ditanggung. Baik itu ditanggung perusahaan, pemerintah karena karyawan dan pegawai.
Atau, iuran BPJS-nya ditanggung karena mendapat bantuan pemerintah. Sementara untuk peserta mandiri, jumlahnya masih sedikit.
“Ikhtiar untuk membantu pembiayaan BPJS kesehatan warga nanti tidak hanya mengajak pemerintah desa, tapi kami akan audiensi ke Pusdatin (Pusat Data dan Informasi) untuk memaksimalkan iuran dari APBN.”
Dilanjutkan Sekda, pihaknya juga mengajak perusahaan swasta turut menjadi donatur iuran BPJS kesehatan warga Mukomuko.
Setidaknya mengalokasikan dana CSR untuk membayar iuran BPJS kesehatan warga desa penyangga, sebab iuran BPJS kesehatan warga Mukomuko yang diakomodir APBN masih sedikit.
“Soal kesejahteraan dan kesehatan masyarakat ini kerja gotong royong. Kami mengajak semua gotong royong membayar iuran BPJS kesehatan warga ini tidak lain kepentingan masyarakat.(tata)
