Beritarafflesia.com- Menteri Riset dan Teknologi/Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (Menristek/Kepala BRIN), Bambang PS Brodjonegoro menghadiri Rapat Kerja dengan Komisi VII DPR RI dengan agenda Program Kerja Tahun 2021, Senin, (18/1/21) di Gedung Nusantara I DPR RI, Jakarta.
Program Kemenristek/BRIN dan LPNK Tahun 2021 antara lain Aspirasi Masyarakat, Evaluasi Kinerja Tahun 2020, dan Kepastian dan Progres Vaksin Merah Putih.
Menristek/Kepala BRIN, Bambang PS Brodjonegoro dalam paparannya menyebutkan bahwa arah kebijakan dan strategi nasional pembangunan iptek 2020-2024 akan berfokus pada peningkatan akselerasi ekosistem riset dan inovasi, peningkatan jumlah dan kualitas belanja litbang, prioritas Rencana Induk Riset Nasional (RIRN) yang diharapkan bisa langsung bermanfaat untuk masyarakat serta pengembangan Research Power House.
“Dalam rangka mewujudkan ekosistem riset dan inovasi, pendekatan triple helix (sinergi pemerintah, akademisi dan industri) akan tetap menjadi kunci. Tugas pemerintah menjadi fasilitator yang harus mendekatkan dunia akademisi dan industri sehingga harapannya hilirisasi dan komersialisasi hasil riset dapat terwujud,” ujar Menristek, seperti dikutip dalam rilis Kemenristek/BRIN di Jakarta, Selasa (19/1/2021).
Pada tahun 2021, Kemenristek/BRIN sendiri mendapatkan pagu alokasi anggaran sebesar 2,787 triliun rupiah, namun sesuai surat Menteri Keuangan nomor S-30/MK.02/2021, alokasi Anggaran Kemenristek/BRIN mengalami penghematan sebesar Rp91,052 miliar menjadi Rp2,696 triliun. Sementara untuk LPNK terdiri dari BAPETEN semula Rp126 miliar menjadi Rp123,4 miliar, BATAN Rp815,79 miliar menjadi Rp807,99 miliar, BIG semula Rp1,267 triliun menjadi Rp1,218 triliun, BPPT semula Rp1,761 triliun menjadi Rp1,714 triliun, LAPAN semula Rp840,31 miliar menjadi Rp825,82 miliar, kemudian LIPI sebesar Rp1,839 triliun.
Untuk realisasi penyerapan anggaran pada tahun 2020, Kemenristek/BRIN sendiri mencapai 89,32%. Menristek menyebutkan anggaran yang tidak terserap antara lain terdiri dari elemen belanja pegawai seperti Tunjangan Hari Raya (THR), gaji ke-13, kenaikan tunjangan kinerja, yang harus ditunda sebagai dampak dari pandemi Covid-19. Sementara itu, serapan anggaran LPNK tahun 2020 sebagai berikut: BAPETEN sebesar 85,35%, BATAN sebesar 90,26%, BIG sebesar 80,28%, BPPT sebesar 90,2%, LAPAN sebesar 84,46%, dan LIPI sebesar 92,68%.
Menristek juga menyebutkan, di tahun 2021 Kemenristek/BRIN memiliki sejumlah target kinerja output strategis antara lain Prioritas Riset Nasional (PRN) dengan target 55 flagship, penelitian melalui BOPTN dengan target 1.706 kekayaan intelektual, penelitian kesehatan dan obat dengan target 20 publikasi, program riset dan inovasi industri sebanyak 35 produk, program Start Up Inovasi Indonesia sebanyak 150 startup. Target kinerja lainnya yakni implementasi Bakti Inovasi yang terdiri dari program Diseminasi Teknologi untuk Masyarakat, Teknologi Inovasi untuk UMKM, Start Up Inovasi Masyarakat, Penguatan Talenta Inovasi Indonesia, dan Desa Berinovasi.
Dalam hal ini, Komisi VIl DPR RI terus mendorong Menristek/Kepala BRIN, para Kepala LPNK, serta LBM Eijkman untuk meningkatkan penguatan ekosistem inovasi dan riset nasional di Tahun 2021.
Pada kesempatan yang sama Menteri Bambang juga menyampaikan perkembangan dari 6 (enam) institusi yang tengah mengembangkan vaksin Merah Putih Covid-19 dengan platform yang berbeda-beda. Adapun perkembangan dari LBM Eijkman diperkirakan pada bulan Maret bibit vaksin sudah dapat diberikan kepada PT Biofarma untuk selanjutnya dilakukan uji klinis. Untuk LIPI diperkirakan bulan Mei 2021 sudah dilakukan pengolahan data, pelaporan dan draf paten.
Kemudian Universitas Indonesia (UI) diperkirakan pertengahan tahun 2021 sudah mulai membuat Sel Cho (sel mamalia). Untuk Institut Teknologi Bandung (ITB) diperkirakan pada Desember 2021 masuk kepada uji imunogenisitas (uji pre klinis) pada hewan mencit. Selanjutnya Universitas Airlangga (UNAIR) diharapkan pada Februari 2020 baru akan dilakukan produksi synthetic adenovirus, uji klinik pertengahan, dan akhir 2021 produksi. Sedangkan Universitas Gadjah Mada (UGM) tahun 2021 masih dalam tahapan riset laboratorium.
Adapun pemberian izin darurat (Emergency Use Authorization) dan produksi massal untuk vaksin yang dikembangkan LBM Eijkman dan LIPI dengan platform protein rekombinan diperkirakan pada bulan Januari 2022. Dan vaksin yang dikembangkan oleh UNAIR dengan platform adenovirus ditargetkan pada bulan September 2021.
“Uji klinis dan pengolahan akan menjadi kecepatan dari Bio farma yang didukung oleh Badan POM. Tugas kami adalah secepat mungkin memberikan bibit vaksin kepada PT Biofarma,” ujar Menteri Bambang. Selain PT Bio farma, Menristek menyebutkan dalam pengembangan Vaksin Merah Putih juga akan mengajak sejumlah perusahaan swasta yang dapat membantu mempercepat lahirnya vaksin tersebut.
Vaksin Merah Putih tetap diperlukan meskipun Indonesia sudah membeli vaksin dari negara lain. Hal ini dikarenakan beberapa pertimbangan diantaranya belum ada yang mengetahui seberapa lama daya tahan tubuh virus setelah divaksinasi. Jika daya tahan tubuh sudah hilang tetapi virus Covid-19 masih ada, maka perlu dilakukan re-vaksinasi. Maka Indonesia tetap perlu kemandirian untuk mengantisipasi kebutuhan vaksin tersebut.
Kedua adalah adanya kemungkinan mutasi dari virus Covid-19. Sampai saat ini mutasi yang ada belum atau tidak mengganggu kinerja dari vaksin Covid-19 yang sudah ada. Tetapi belum bisa diketahui apakah mutasi di masa depan mengharuskan perubahan komposisi vaksin tersebut. Maka pengembangan Vaksin Merah Putih akan tetap didorong, sehingga diharapkan mampu mengatasi kedua hal tersebut. Pengembangan penelitian vaksin nasional juga diharapkan dapat mengantisipasi kemungkinan pandemi atau penyakit menular lainnya yang bisa terjadi di kemudian hari.
Komisi VIl DPR RI sendiri mendukung lembaga riset, LPNK, LBM Eijkman, dan perguruan tinggi untuk dapat mempercepat penyelesaian pembuatan bibit Vaksin Merah Putih agar dapat segera dilanjutkan dengan uji preklinis dan uji klinis dalam rangka mewujudkan kemandirian vaksin di Indonesia.
