Rejang Lebong, Beritarafflesia.com – Penuhi undangan sekretariat daerah rejang lebong, untuk jadi Narasumber dalam kegiatan sosialisasi dan bimtek penguatan kelembagaan. pejabat pengelolaan informasi dan dokumentasi SP4N-LAPOR OPD se-Kabupaten Rejang Lebong. Sri Hartika hadir bersama kepala bidang IKP Henri, S.STP dan tim, pada 23 Maret 2022.
SP4N-LAPOR ini merupakan sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik Nasional-layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat, yang merupakan sistem layanan terpadu untuk mengintegrasikan seluruh aduan yang berasal dari masyarakat dan dikelola oleh kementerian PAN&RB, kantor staf kepresidenan, dan Ombudsman Republik Indonesia. Jadi dengan demikian SP4N-LAPOR tidak main-main, kita juga dimonitor dari pusat, jelas Sri
Sri Hartika juga mengingatkan bahwa peran E-LAPOR sangat penting dilingkungan pemerintah kabupaten/kota dan provinsi Bengkulu, selain memberikan informasi yang akurat juga sebagai bahan evaluasi kinerja kepala OPD untuk melihat sejauh mana cepat tanggap kepala OPD dalam menyelesaikan, yaitu laporan atau aduan masyarakat yang masuk, karena di E-LAPOR nanti akan terlihat sejauh mana progresnya “misalnya ketika laporan masuk kita harus melakukan respon awal dan itu akan langsung berubah warnanya pada kurva di aplikasi LAPOR”. Jelas Sri
Selain dari itu ia juga menyampaikan tentang SOP LAPOR-SP4N, fungsi dan kewenangan admin serta alur dan proses SP4N LAPOR.
Kemudian Rely Puspitasari, M.Si Selaku Sub Koordinator pengelolaan komunikasi Publik Diskominfotik Provinsi Bengkulu menyampaikan tata cara penggunaan SP4N LAPOR dan Sekaligus melakukan praktik penggunaan aplikasi e-Lapor serta cara menanggapi atau menyelesaikan laporan.
sedangkan kepala bidang Informasi Komunikasi Publik (IKP) Diskominfotik Provinsi Bengkulu Henri, S.STP menyampaikan tentang PPID dan pedoman pengklasifikasian informasi publik.
Ia menyampaikan ada empat klasifikasi informasi, yaitu informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara Berkala, informasi yang wajib diumumkan secara Serta Merta informasi yang Dikecualikan dan Informasi Yang Wajib Tersedia Setiap Saat.
“Untuk informasi yang Dikecualikan yaitu informasi publik yang sifatnya rahasia dan tidak dapat diakses oleh publik sesuai dengan kriteria yang diatur dalam pasal 17 UU KIP” jelasnya
selain dari itu, untuk permohonan informasi sendiri Henri menjelaskan ada dua cara baik secara manual maupun secara digital untuk layanan digital bisa melalui aplikasi PPID dan untuk memulai bisa langsung ke meja Layanan PPID.
kegiatan sosialisasi ini diadakan di hotel Mutiara Curup, dibuka oleh kepala Dinas KOmunikasi Informatika Kabupaten Rejang Lebong Dodi Sahdani, M.Si, diikuti oleh seluruh OPD serta Admin PPID dan Admin E-Lapor Se-Kabupaten Rejang Lebong. Kegiatan ini akan berlangsung selama dua hari yaitu hari rabu dan kamis (23-24 Maret 2022). ADV
(BR2)
