Bengkulu, Beritarafflesia.com.- Pemerintah Provinsi Bengkulu bersama Bank Indonesia (BI) Perwakilan Provinsi Bengkulu terus memperkuat sinergi dalam pengendalian inflasi dan percepatan digitalisasi daerah melalui High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD). Kegiatan tersebut digelar di Hotel Grage Bengkulu, Senin (15/12/2025).
Rapat koordinasi tingkat pimpinan ini dibuka dan dipimpin oleh Penjabat (Pj.) Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu, Herwan Antoni, yang hadir mewakili Gubernur Bengkulu. HLM menjadi forum strategis untuk menjaga stabilitas ekonomi daerah sekaligus mendorong transformasi digital yang berkelanjutan.
Pembahasan rapat difokuskan pada penguatan mitigasi inflasi, khususnya dalam mengantisipasi potensi kenaikan harga bahan kebutuhan pokok menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.
Selain itu, rapat juga mengevaluasi kinerja pengendalian inflasi tahun 2025 serta merumuskan arah kebijakan pengendalian inflasi dan digitalisasi daerah untuk tahun 2026.
Dalam sambutannya, Herwan Antoni menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah.
“Pengendalian inflasi dan percepatan digitalisasi daerah tidak dapat berjalan sendiri. Diperlukan sinergi yang kuat antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, serta seluruh pemangku kepentingan agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar berdampak pada kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Berdasarkan hasil rapat, Provinsi Bengkulu mencatat kinerja positif dalam menjaga stabilitas ekonomi hingga akhir 2025. Pada November 2025, inflasi tahunan (year on year/yoy) Bengkulu tercatat sebesar 2,68 persen, relatif stabil dan sedikit lebih rendah dibandingkan inflasi nasional yang berada pada angka 2,72 persen.
Sementara inflasi bulanan (month to month/mtm) tercatat sangat rendah, yakni 0,04 persen. Capaian ini mengantarkan TPID Provinsi Bengkulu meraih Juara II TPID Berkinerja Terbaik se-Sumatera.
Keberhasilan tersebut ditopang oleh sinergi kebijakan yang kuat, terutama melalui program unggulan pengendalian harga beras. Melalui program One Stop Solution Inflasi Beras yang dijalankan sejak 2024, TPID Provinsi Bengkulu berhasil menurunkan harga beras dari Rp15.700 per kilogram menjadi Rp14.300 per kilogram. Program ini juga mendorong peningkatan produksi padi hingga 2 persen serta meningkatkan keuntungan petani.
Selain itu, hingga November 2025, TPID Provinsi Bengkulu telah melaksanakan 865 kali Operasi Pasar Murah serta inspeksi mendadak ke pasar dan distributor untuk menjaga ketersediaan pasokan dan keterjangkauan harga.
Bank Indonesia juga mendukung pengendalian inflasi melalui program Ado Galo Mobile untuk memperlancar distribusi pangan strategis seperti cabai, bawang, dan minyak goreng.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bengkulu, Wahyu Yuwana Hidayat, menyampaikan bahwa stabilitas inflasi dan percepatan digitalisasi merupakan dua agenda yang saling melengkapi.
“Bank Indonesia berkomitmen mendukung pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga melalui penguatan sisi pasokan dan distribusi, sekaligus mendorong percepatan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah sebagai fondasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” jelasnya.
Meski capaian inflasi tergolong baik, rapat mencatat sektor pangan masih menjadi tantangan, terutama pada komoditas volatile food seperti cabai merah yang terdampak cuaca dan distribusi.
Menyikapi hal tersebut, TPID Provinsi Bengkulu telah menyusun roadmap pengendalian inflasi jangka menengah 2025–2027 dengan fokus pada mitigasi risiko volatile food, penguatan kerja sama antar daerah, peningkatan praktik budidaya pertanian, optimalisasi logistik, serta peningkatan intensitas Operasi Pasar Murah Gabungan (OPIGPM). Inovasi Wakaf Produktif Pesantren (Wakaf Tren) juga didorong untuk meningkatkan kapasitas produksi pangan daerah.
Di sisi lain, HLM ini turut menegaskan komitmen percepatan digitalisasi daerah melalui penguatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD).
Optimalisasi pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara nontunai, pemanfaatan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD), serta digitalisasi pembayaran pajak dan retribusi daerah menjadi fokus utama TP2DD guna mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang efisien, transparan, dan akuntabel.
Rapat tersebut dihadiri jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Bengkulu, para bupati dan wali kota se-Provinsi Bengkulu, sekretaris daerah kabupaten/kota, kepala perangkat daerah, instansi vertikal, serta pemangku kepentingan lainnya.
Melalui High Level Meeting TPID dan TP2DD ini, Pemerintah Provinsi Bengkulu bersama Bank Indonesia optimistis dapat menghasilkan kebijakan yang terintegrasi dan responsif terhadap tantangan ekonomi ke depan, guna menjaga stabilitas ekonomi daerah sekaligus mempercepat transformasi digital yang berkelanjutan. (Br) ADV
