Bengkulu, Beritarafflesia.com. – Pemerintah Provinsi Bengkulu menggelar Pelatihan Pengelolaan Media Sosial Masyarakat Angkatan II di Aula Merah Putih Kantor Gubernur Bengkulu, Kamis (11/6/2026).
Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, Zahirman Aidi, mewakili Gubernur Bengkulu Helmi Hasan.
Pelatihan ini merupakan bagian dari upaya Pemprov Bengkulu dalam meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di bidang komunikasi dan informasi digital, khususnya bagi pengelola website dan media sosial perangkat daerah.
Dalam sambutannya, Zahirman Aidi menegaskan pentingnya pemanfaatan media digital sebagai sarana penyebarluasan informasi pemerintah kepada masyarakat secara cepat, tepat, dan transparan.
“Melalui pelatihan ini, diharapkan peserta mampu menyampaikan informasi yang akurat, aktual, dan mudah dipahami masyarakat. Ikutilah kegiatan ini dengan baik dan sungguh-sungguh agar ilmu yang diperoleh dapat diterapkan di instansi masing-masing,” ujarnya.
Menurut Zahirman, pengelolaan media sosial dan website yang profesional menjadi kebutuhan penting di era digital saat ini.
Selain sebagai sarana publikasi program pemerintah, media digital juga berperan dalam membangun komunikasi yang efektif antara pemerintah dan masyarakat.
Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bengkulu, Nelly Alesa, menjelaskan bahwa pelatihan tersebut bertujuan untuk meningkatkan pemahaman peserta mengenai tata kelola pemerintahan berbasis digital, teknik penyusunan konten yang efektif, serta pengelolaan website yang berkelanjutan.
“Pengelolaan website dan media sosial pemerintah yang optimal memerlukan komitmen, kolaborasi, dan sinergi dari seluruh perangkat daerah agar informasi publik dapat tersampaikan secara maksimal kepada masyarakat,” kata Nelly.
Melalui kegiatan ini, peserta diharapkan mampu meningkatkan kualitas pengelolaan informasi publik, sehingga berbagai program dan kegiatan pemerintah dapat tersampaikan secara lebih cepat, akurat, dan mudah diakses oleh masyarakat.
Pelatihan juga menjadi sarana penguatan kapasitas aparatur pemerintah dalam menghadapi perkembangan teknologi informasi yang terus berkembang, sekaligus mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang modern, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. (NH)
