Oknum ASN Pemprov, Disinyalir Konglingkong Kendalikan Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa
Bengkulu,Beritarafflesia.com- Salah satu Apatur Sipil Negara (ASN) yang bertugas di Forum Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan pemerintah Provinsi Bengkulu inisial F ternyata masih berkuasa. Hal ini terbukti ia mampu memperngaruhi seluruh pegawai OPD dalam mengendalikan kegiatan pengadaaan barang dan jasa tahun Anggaran 2023.
Eronisnya lagi inisial F ini meskipun sudah di mutasi ke dinas lain, namun sepak terjang dan kelihaiannya menggunakan Bigron ASN yang dulu perna menjadi pejabat di salah satu rumah sakit di provinsi Bengkulu ternyata berhasil mengadopsi orang – orang dalam untuk di jadikan orang kepercayaannya demi merebut kekuasaan, sehingga menyebabkan semua kegiatan jadi terhambat akibat para oknum Pegawai di salah satu RS mendukung oknum ASN tersebut bermain dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa.
Dari pantauan wartawan media ini pada senin pagi (13 Januari 2023) , bahwa terhendus ada oknum ASN Pemprov inisial F ini, selain menginterpensi kinerja pegawai salah satu RS yang ada di Provinsi Bengkulu. Ia juga di bantu oleh Rekannya yang berstatus sebagai PNS dan beberapa pejabat penting di salah satu RS, sehingga oknum ASN tersebut lebih leluasa menciptakan Skenario agar kegiatan pengadaan barang dan jasa dapat di kerjakannya tanpa melalui persedur yang jelas.
Padahal berdasarkan instruksi Gubernur Bengkulu Rohidin Msrsyah saat pimpin Apel awal Tahun 2023, mengingatkan seluruh ASN dan OPD agar program kegiatan terkait pengadaan barang dan jasa tahun 2023 segera di laksanakan mulai dari bulan januari. Hal ini menurut Rohidin merujuk pada bulan suci ramadhan, karena mengingat bulan maret mendatang sudah memasuki bulan puasa semua kegiatan segera di percepat.
” Saya mintak semua kegiatan 2023 sudah berjalan dari awal bulan januari. Sehingga dampak faktor ekonomi masyarakat lemah menjadi pulih kembali. Melihat peran vital Pegawai RS ini harus memberikan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat secara mandiri dan akuntabel. Hal ini sangat penting guna untuk mencegah adanya penyelenggaraan praktik kolaborasi yang menimbulkan pelayanan publik jadi terhambat akibat oknum ASN yang membangun strategi untuk kepetingan.” Ungkap Rohidin saat pimpin Apel di hadapan pejabat di lingkungan pemprov, pada selasa ( 3/1/2023) lalu.( BR1)
