Kepahiang.Beritarafflesia.com – Pemerintah Desa (Pemdes) Bandung Baru kecamatan kabawetan melaksanakan kegiatan musyawarah desa (Musdes) untuk penyusunan RKPD 2023, yang bertempat di balai Desa Bandung Baru, Sabtu (27/08/22).
Ikut hadir dalam kegiatan tersebut, kepala Desa Bandung Baru Bapak Muson, pendamping kabupaten, pendamping lokal desa (pld ), BPD, perangkat desa, tokoh masyarakat, tokoh agama dan warga desa yang sempat hadir.
Kepala Desa Bandung Baru Muson mengatakan, usulan yang menjadi prioritas pembangunan infrastruktur Desa Bandung Baru pembangunan Pendidikan Anak Usia Dini (Paud).
“Untuk Desa Bandung Baru ini kami utamakan pembangunan infrastruktur pendidikan anak usia dini (paud), Pemberdayaan masyarakat, dan masih banyak lagi usulan- usulan dari masyarakat, tapi yang tentu diutamakan yang sifatnya penting dan bermanfaat bagi warga Desa Bandung Baru,” ucap Kades Muson.
Dikesmpatan itu juga Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memberikan pokok- pokok pikiran terkait pembangunan yang akan diprogramkan Pemerintah Desa di tahun 2022, salah satu yang dikemukakan adalah soal air bersih, drainase, dan soal kebersihan lingkungan.
“Di pemukiman warga desa kecamatan kabawetan ini dikenal sebagai desa wisatawan. Tentu kebersihan lingkungan tersebut sangat diperlukan,” ujar perwakilan BPD desa Bandung Baru Kabupaten Kepahiang.
Sementara itu kepala desa Bandung Baru Kecamatan Kabawetan Muson mengharapkan dukungan dari warga desanya agar ikut mendukung program- program yang akan dilaksanakan untuk kedepannya.
“Saya sangat membutuh dukungan dari Masyarakat desa Bandung Baru untuk menjalankan program- program pemerintah desa agar bisa berjalan dengan baik dan lancar,” terang Muson.
Pada saat musyawarah desa tersebut banyak sekali usulan- usulan dari warga masing- masing dusun yang ada di desa Bandung baru’
“Untuk usulan- usulan dari masyarakat di tahun 2022 ini akan kita tampung dan disesuaikan dengan Anggaran Dana Desa (ADD) tahun 2023. Karena untuk tahun 2022 ini sudah banyak usulan masyarakat terkait pembangunan yang belum terealisasi akibat dampak dari Covid- 19, yang mana banyak anggaran dana desa yang terpakai karena untuk pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) DD dan percepatan penanganan covit 19,” demikian pungkas Muson.(Jon)
