Pemprov Tegaskan Gas 3 Kg Hanya untuk Masyarakat Miskin dan Usaha Mikro,Tidak Untuk Umum

Asisten II Pemprov Bengkulu Yuliswani

Provinsi Bengkulu,- Menyikapi Kelangkaan Gas 3 Kg yang terjadi saat ini, Asisten II Pemerintah provinsi Bengkulu Yuliswani mengajak pemerintah daeran dan pemerintah kota besinergi usulkan gas Elpiji langsung ke petamina.

Menurut Yuliswani menjelaskan, Sesuai dengan aturan dirjen migas mengeluarkan kartu kendali untuk masyarakat  yang berhak menerima. Namun hal ini belum dilakukan secara keseluruhan di indonesia.

Maka tahun lalu  pemerintah Provinsi Bengkulu mengingatkan kepada pertamina agar kota sebagai pilot project  kartu kendali, Kemudian tugas pemerintah kota Bengkulu  adalah memberikan data nama dan alamat masyarakat yang berhak memdapatkan Gas yang 3 kilo gram.

Baca Juga  Bijak Gunakan LPG: Pertamina Gelar Kampanye Edukasi Untuk Masyarakat

Bahkan pemerintah provinsi Bengkulu menghimbau kepada Pemkab/Pemmkot sambil menunggu Kartu Kendali Pihaknya meminta agar secepatnya menyiapkan data Masyarakat Miskin dan Usaha Mikro beserta Alamat lengkap perkelurahan/Desa untuk disampaikan ke Pihak Pertamina, guna untuk mendata pelayanan penyalur atau pendistribusian Lpg 3 Kg.

“Sambil menunggu Kartu Kendali maka kami Pemprov Bengkulu meminta kepada  pihak Pemkab/pemkot menyiapkan data  masy miskin dan usaha mikro  beserta alamat lengkap perkelurahan/desa, utk disampaikan ke pertamina, yg akan digunakan untuk data pelayanan penyalur/sub penyalur lpg 3kg,” Tegas Yuliswani. Rabu (22/9/2021).

Baca Juga  Pemprov Bengkulu Beri Dukungan Penuh Grand Opening RS Asta Medika

Yuliswani menambahkan,  Kedepan diharapkan pihak pembeli dapat membawa KTP atau Kartu Keluarga untuk di cek oleh penyalur/Pendistribusian pada data Diatas.

“Untuk yang akan datang mekanismenya pembeli harus membawa ktp/atau KK, gunanya untuk di cek oleh penyalur/sub penyalur pada data,” imbuhnya menambahkan

Lanjut Yuliswani, pemerintah provinsi Bengkulu  juga meminta agar Pemeintah kabupaten dan Pemkot supaya meningkatkan Pengawasan penyaluran juga, bila perlu melibatkan setiap RT/Kelurahan/ Desa, Ujar Yuliswani.

Baca Juga  Kepemimpinan Helmi- Mian, Layanan Kesehatan Untuk Masyarakat Enggano di Prioritaskan

“Diminta pemkab/pemkot dalam  pengawasan  penyaluran  supaya melibatkan RT/ dan pihak kelurahan, kalau di daerah kepala desa serta lain-lain ” Terangnya

Selain ituYuliswani juga memintak agar Pemkab/Pemkot mengusulkan melalui Pertamina untuk penambahan Subsidi Penyaluran/pangkalan diwilayah Pemukiman yang padat masyarakat , dan yang belum memiliki Subsidi  penyalur dari Pangkalan.

“ Gak apa-apa  pemkab/pemkot  mengusulkan melalui pertamina  untuk penambahan subsidi penyalur/pangkalan di wilayah pemukiman padat masyarakat yang belum  memiliki sub penyalur dari pangkalan,”Pungkasnya” (Phr).

Share

Tinggalkan Balasan