Bengkulu, Beritarafflesia.com.- – Pelaksanaan Festival Tabot 2026 menjadi sorotan publik setelah muncul dugaan adanya ratusan tenda pedagang dan lapak pedagang kaki lima (PKL) yang berdiri di dalam kawasan festival namun tidak tercantum dalam pendataan resmi yang sebelumnya dibahas dalam rapat koordinasi bersama pihak terkait.
Keberadaan tenda yang oleh sejumlah pihak disebut sebagai “tenda tak terdata” tersebut memunculkan pertanyaan mengenai legalitas, sistem pengelolaan, hingga kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Berdasarkan pantauan di lapangan, tenda pedagang tampak memenuhi sejumlah titik strategis di kawasan Festival Tabot. Selain tenda yang diduga terpasang melalui mekanisme resmi, terdapat pula sejumlah tenda lain yang disebut tidak masuk dalam daftar pendataan yang diketahui publik.
Di sisi lain, aktivitas PKL juga terlihat di sekitar panggung utama, area pertunjukan, hingga sepanjang jalur yang menjadi akses utama pengunjung. Kondisi ini dinilai sebagian masyarakat mengurangi kenyamanan karena sejumlah ruas pejalan kaki menyempit akibat dipenuhi lapak dagangan, meja, kursi, dan perlengkapan usaha lainnya.
Pada waktu-waktu tertentu, kepadatan pengunjung di lokasi festival juga menyebabkan arus pergerakan masyarakat menjadi tersendat dan berpotensi menimbulkan kerawanan keselamatan.
Situasi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai sistem penataan, pengawasan, dan pengendalian kawasan usaha di dalam arena festival. Sejumlah pihak meminta adanya keterbukaan data terkait jumlah tenda yang diizinkan beroperasi, lokasi penempatan, serta mekanisme perizinan yang digunakan.
Menanggapi kondisi tersebut, Lembaga Burari menyampaikan adanya dugaan bahwa pengelolaan sejumlah tenda tidak sepenuhnya berjalan sesuai hasil rapat koordinasi yang sebelumnya dilaksanakan bersama pihak terkait.
Menurut informasi yang diterima lembaga tersebut dari lapangan, terdapat dugaan adanya pihak tertentu yang melakukan pencarian penyewa tenda dan penarikan biaya kepada pedagang yang ingin berjualan di area Festival Tabot. Namun demikian, informasi tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut dari pihak berwenang.
Perwakilan Lembaga Burari meminta agar seluruh proses pengelolaan kawasan usaha di arena festival dilakukan secara terbuka dan akuntabel guna menghindari munculnya spekulasi di tengah masyarakat.
“Kami meminta seluruh pihak terkait membuka data jumlah tenda resmi, lokasi penempatan, besaran biaya yang dipungut, serta mekanisme penyetorannya. Semua harus transparan dan sesuai dengan aturan yang berlaku,” ujar perwakilan Lembaga Burari.
Selain itu, lembaga tersebut juga mendorong adanya audit dan pemeriksaan oleh instansi berwenang apabila ditemukan indikasi penerimaan dana dari penyewaan tenda yang tidak melalui mekanisme resmi.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak penyelenggara Festival Tabot 2026, CV Rupatama, belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan keberadaan tenda yang tidak terdata, sistem pengelolaan tenda, maupun mekanisme penarikan biaya kepada pedagang.
Media ini tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada seluruh pihak terkait sesuai amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. (Rian)
