Foto/ DPRD dan kepala OPD Pemkab Kepahiang saat Bahas KUA-PPAS 2027
Kepahiang, Beritarafflesia.com, – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepahiang resmi memulai pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027. Tahapan tersebut diawali dengan rapat gabungan komisi yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kepahiang, Jumat (10/7/2026).
Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Kepahiang, Gregory Dayefiandro, S.E., M.Sc., didampingi Wakil Ketua II Ansori, M., serta Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris DPRD. Seluruh anggota DPRD Kabupaten Kepahiang turut hadir mengikuti agenda penyerahan Nota KUA-PPAS dari pimpinan DPRD kepada Badan Anggaran (Banggar) DPRD sebagai dasar dimulainya pembahasan dokumen anggaran.
Ketua DPRD Kabupaten Kepahiang Gregory Dayefiandro mengatakan, penyerahan Nota KUA-PPAS merupakan tahapan penting dalam proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027. Menurutnya, dokumen tersebut akan menjadi acuan bagi DPRD dalam menelaah arah kebijakan anggaran, prioritas pembangunan daerah, serta besaran plafon anggaran sementara yang diajukan oleh pemerintah daerah.
Ia menegaskan bahwa Badan Anggaran DPRD memiliki tanggung jawab untuk mengkaji secara menyeluruh setiap program dan kegiatan yang diusulkan. Proses pembahasan harus mengutamakan kepentingan masyarakat serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah agar pelaksanaan pembangunan berjalan secara efektif dan berkelanjutan
“Setiap usulan program harus benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, kemampuan fiskal daerah, dan prioritas pembangunan Kabupaten Kepahiang. Pembahasannya harus dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel,” ujar Gregory.
Sementara itu, Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Kepahiang, Ansori, menyampaikan bahwa lembaga legislatif berkomitmen menghasilkan kebijakan anggaran yang efektif, efisien, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Menurutnya, APBD harus diarahkan untuk mendukung program-program prioritas yang berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Ia menjelaskan bahwa sektor pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur, serta percepatan penurunan angka stunting menjadi beberapa bidang yang akan memperoleh perhatian khusus dalam pembahasan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027.
“Harapan kami, anggaran yang disusun benar-benar berpihak kepada masyarakat dan mampu menjawab kebutuhan pembangunan daerah, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara luas,” kata Ansori.
Dokumen KUA-PPAS merupakan landasan utama dalam penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2027. Oleh karena itu, DPRD bersama pemerintah daerah akan melaksanakan pembahasan secara komprehensif untuk memastikan setiap kebijakan anggaran disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta kebutuhan pembangunan daerah.
Melalui pembahasan yang cermat dan terukur, DPRD Kabupaten Kepahiang berharap APBD Tahun Anggaran 2027 dapat menjadi instrumen yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat pembangunan infrastruktur, serta mewujudkan pembangunan Kabupaten Kepahiang yang berkelanjutan dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Demikian. (Jon)
