Gubernur Bengkulu Rohidin Tolak Kebijakan EUDR,ini Alasannya!!

- Penulis

Sabtu, 3 Juni 2023 - 15:55 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Gubernur Bengkulu Rohidin Tolak Kebijakan EUDR,ini Alasannya!!

Gubernur Bengkulu Rohidin Tolak Kebijakan EUDR,ini Alasannya!!

Bengkulu,Beritarafflesia.Com– Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah, dengan tegas menolak kebijakan European Union Deforestation-Free Regulation (EUDR) yang diberlakukan oleh Uni Eropa (UE). Menurutnya, kebijakan ini sangat merugikan tidak hanya petani sawit di Bengkulu, tetapi juga di seluruh Indonesia dan belahan dunia lainnya.

“Implementasi EUDR jelas akan melukai dan merugikan komoditas perkebunan dan kehutanan yang begitu penting bagi kita. Seperti kakao, kopi, karet, produk kayu, dan sawit yang banyak diusahakan oleh rakyat,” katanya, Kamis (1/6).

Menurutnya, kebijakan ini seperti tidak menghargai upaya yang telah dilakukan oleh Indonesia, termasuk Bengkulu, dalam menangani perubahan iklim dan perlindungan keanekaragaman hayati. “Kebijakan ini seolah-olah mengabaikan komitmen kita untuk menyelesaikan permasalahan terkait isu pemanasan global dan keberlanjutan lingkungan,” tambahnya.

Dalam konteks Bengkulu, minyak sawit memiliki peran penting dalam perekonomian daerah tersebut. Rohidin menegaskan, penolakan terhadap EUDR bukanlah keberpihakan pada industri sawit semata, melainkan juga upaya melindungi mata pencaharian dan kesejahteraan petani sawit.

Baca Juga  Tanggapan Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Tentang Vaksin Yang Kadaluarsa

“Petani sawit adalah tulang punggung ekonomi kami, dan kebijakan ini akan merugikan mereka secara langsung,” tegasnya.

Pemerintah Provinsi Bengkulu akan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan para pemangku kepentingan lainnya dalam rangka memperjuangkan kepentingan petani sawit dan menjaga keberlanjutan industri perkebunan di daerah ini.

“Hendaknya ada dialog yang konstruktif antara Indonesia dan UE untuk mencari solusi yang adil bagi semua pihak. Kami minta masalah ini bisa diselesaikan, kami di daerah akan terus berkomitmen untuk tetap berjuang dalam menjaga kelestarian lingkungan dan keberlanjutan industri perkebunan di Bengkulu,” tutupnya.

Jakfar, Ketua DPW Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (apkasindo) Provinsi Bengkulu, juga mengaku khawatir akan dampak negatif yang akan ditimbulkan oleh EUDR.

“Kebijakan ini akan menghancurkan mata pencaharian petani sawit. Banyak petani kecil yang bergantung pada perkebunan sawit untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka,” tandasnya.(BR1)adv

Share

Tinggalkan Balasan

Follow WhatsApp Channel beritarafflesia.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Dukung Program Bantu Rakyat, Wagub Mian Ajak 143 Pemegang IUP MBLB Bersinergi 
Pemprov Focus Matangkan Perubahan Perda, Perampingan OPD Demi Perkuat Efektivitas Pemerintahan
21 Lulusan SMK Bengkulu Siap Bekerja di Jepang, Pemprov Cetak SDM Berdaya Saing Global
BLINC 3.0 Resmi Digelar, Pemprov Bengkulu Bidik Investasi Rp5,7 Triliun Lewat Promosi Potensi Daerah
Pemprov Matangkan Rencana Penerapan Pajak Air Permukaan pada Perkebunan Kelapa Sawit
Ketua AMJ Tegaskan Media Harus Jadi Benteng Melawan Hoaks dan Menjaga Kritik Berkualitas
Peringatan Hari Bhayangkara Ke-80 di Benteng Marlborough Perkuat Sinergi Polri dan Masyarakat
AMJ–Azwira Bengkulu Gelar Diskusi Publik “Kritik Tanpa Jerat Hukum”
Berita ini 4 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 15 Juli 2026 - 14:42 WIB

Dukung Program Bantu Rakyat, Wagub Mian Ajak 143 Pemegang IUP MBLB Bersinergi 

Senin, 6 Juli 2026 - 11:26 WIB

21 Lulusan SMK Bengkulu Siap Bekerja di Jepang, Pemprov Cetak SDM Berdaya Saing Global

Senin, 6 Juli 2026 - 10:36 WIB

BLINC 3.0 Resmi Digelar, Pemprov Bengkulu Bidik Investasi Rp5,7 Triliun Lewat Promosi Potensi Daerah

Rabu, 1 Juli 2026 - 20:33 WIB

Pemprov Matangkan Rencana Penerapan Pajak Air Permukaan pada Perkebunan Kelapa Sawit

Rabu, 1 Juli 2026 - 13:00 WIB

Ketua AMJ Tegaskan Media Harus Jadi Benteng Melawan Hoaks dan Menjaga Kritik Berkualitas

Berita Terbaru