Ket.Poto : Bupati Bengkulu Utara Mian Pimpin Sidang PPL Terkait Payung Hukum Hak Tanah Masyarakat
Bengkulu Utara,Beritarafflesia.com – Bupati Bengkulu Utara bersama jajaran Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkulu Utara melaksanakan Sidang Panitia Pertimbangan LANDREFORM (PPL) Kabupaten Bengkulu Utara, di Ruang Rapat Kantor Pertanahan Bengkulu Utara, Kamis (16/9/2021).
Turut hadir dalam acara Encep Mulya Nakhrowi S.SiT.,M.H Kepala Kantor Pertanahan Kab.BU , Kompol.Perwira Muhammad Amin S.Ag Wakapolres BU , jajaran kantor pertanahan BU dan Perwakilan OPD Terkait.
Ir. H. Mian menyampaikan apresiasi kepada BPN dalam hal ini kantor Pertanahan Bengkulu Utara yang telah berkolaborasi dengan pemerintah daerah agar masyarakat memiliki payung hukum atas kepemilikan tanahnya. Meskipun belum menyeluruh , baru tapak -tapak perumahan masyarakat yang ada SK pelepasannya sehingga jelas kepemilikannya.
Ket.Poto : Acara Sidang PPL Terkait Payung Hukum Hak Tanah Masyarakat Yang Dipimpin Langsung Oleh Bupati Bengkulu Utara MIan
“Yang tadinya HGU terlantar , sekarang dapat digunakan untuk kepentingan masyarakat. Saya apresiasi upaya-upaya jajaran BPN yang dipimpin oleh Pak Ecep sampai turun kejar bola dilapangan dengan langsung berkolaborasi dengan pemda menginventalisir lahan lahan masyarakat yang belum ada payung hukumnya agar memiliki payung hukum yakni sertifikat.” Jelasnya.
Ir. H Mian menambahkan, bahwa harapannya kepada masyarakat agar tidak mengalihkan lahan tersebut kepada pihak lain , pemerintah tetap berusaha untuk mengusulkan ke kementerian LHK terkait kepemilikan tanah untuk masyarakat yang ada di wilayah Hak Guna Usaha (HGU) yang telah dilepaskan oleh pemegang HGU.
Ket.Poto : Acara Sidang PPL Terkait Payung Hukum Hak Tanah Masyarakat Yang Dipimpin Langsung Oleh Bupati Bengkulu Utara MIan
“Alhamdulillah, dengan perjuangan tersebut kita sudah dapat surat untuk membentuk tim terpadu dan kita akan survey lagi.”Imbuhnya.
Encep Mulya Nakhrowi S.SiT.,M.H menegaskan, bahwa dasar hukum pelaksanaan Landreform yaitu TAP MPR No.9 th 2021 tentang pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam , PP No.86 th 2018 tentang Reforma Agraria.Keputusan bupati BU Nomor .131 th 2021 tentang Panitia Pertimbangan Landreform Kab BU dan keputusan Kakanwil prov bengkulu BPN No.29 th 2021.
“Landreform merupakan penataan kembali struktur penguasaan , pemilikan , penggunaan dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan melalui penataan aset dan disertai dengan penataan akses untuk kemakmuran rakyat indonesia” Tegasnya.
Adapun sasaran wilayah landreform adalah HGU yang dilepaskan oleh pemegang HGU , tanah -tanah yang dilepaskan kita distribusikan ke masyarakat yang memang mereka berhak mendapatkannya . Tujuan dari Distribusi tanah itu ialah untuk pemerataan penguasaan dan kepemilikan tanah. (bela)”
