Komisi I DPRD Kota Bengkulu Gelar RDP Bersama BKPP

- Penulis

Selasa, 25 Mei 2021 - 18:06 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Pelaksanaan Agenda RDP Bersama BKPP Oleh Komisi I DPRD Kota Bengkulu

Bengkulu, (Beritarafflesia.com) – Berdasarkan data kepegawaian yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Bengkulu, jumlah ASN yang tercatat adalah sebanyak 4.667 orang, sementara kebutuhan ASN berdasarkan Analisis Jabatan (Anjab) adalah 8.864 orang. Artinya Pemkot masih butuh sebanyak 4167 ASN.

Hal ini terungkap dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi 1 DPRD Kota Bengkulu dengan BKPP Kota Bengkulu pagi ini (25/05) bertempat di Ruang Rapat Ratu Samban DPRD Kota Bengkulu.

Pelaksanaan Agenda RDP Bersama BKPP Oleh Komisi I DPRD Kota Bengkulu

Dalam rapat yang dipimpin Wakil Ketua Komisi 1 Nuzul ini, Kepala BKPP Achrawi menyebutkan bahwa jumlah ASN tang pensiun selama 3 tahun terakhir adalah 582 orang dengam rincian tahun 2019 sebanyak 249 orang, tahun 2020 sebanyak 234 orang, dan pada tahun 2021 sebanyak 99 orang. Sementara jumlah PTT sampai dengan tahun 2022 adalah sebanyak 2.207 orang.

Achrawi mengatakan pihaknya sudah mengajukan usulan penambahan pegawai kepada KemenPAN dan RB, namun baru terealisasi dan disetujui sebanyak 191 orang ASN dengan catatan penambahan Guru dari jalur PPPK, dan realisasi penambahan ini langsung ditangani Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.

Baca Juga  Curah Hujan Lebat, Pemkot Bengkulu Himbau Masyarakat Waspada Banjir Susulan

Sementara itu Anggota Komisi 1 Kusmito Gunawan mempertanyakan mengenai sistem aplikasi berbasis data yang dimiliki oleh BKPP. Menurut Kusmito, BKPP memiliki sistem tersebut, tentunya akan mempermudah proses pendataan kepegawaian.

Anggota Komisi 1 lainnya Pudi Hartno

“Sistem itu bisa membaca keseluruhan data pegawai, termasuk tahun jabatannya, jadi sebaiknya sistem aplikasi itu harusnya sudah ada. Kalaupun belum ada, saran saya segeralah usulkan anggaran pembuatan aplikasi tersebut” papar Kusmito.

Sedangkan Anggota Komisi 1 lainnya Pudi Hartno menitik-beratkan kewenangan BKPP dalam proses mutasi pegawai. Menurutnya berdasarkan aturan, BKPP memiliki kewenangan dalam proses mutasi ASN. Ia pun menyarankan BKPP bekerja secara profesional dan sesuai aturan.(BR/ADV)

 

Share

Tinggalkan Balasan

Follow WhatsApp Channel beritarafflesia.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

FABB Laporkan Dugaan Perambahan Kawasan Hutan oleh PT SIL ke Polda Bengkulu
HUT ke-58 Provinsi Bengkulu, Gebyar 11 Hari Bidik Perputaran Ekonomi dan Promosi UMKM
Syamsu Ihwan Ambil Sikap: Tolak Bimtek DPRD demi Efisiensi Uang Rakyat
Teuku Zulkarnain Tegaskan Porprov Bengkulu Bukan Sekadar Seremonial, Kejati Siap Beri Dukungan
Matangkan Verifikasi KDMP, Pemprov Bengkulu Perkuat Koordinasi dengan Polda
Perkuat Regulasi Sanitasi, Pemprov Bengkulu Usulkan Raperda Strategi Daerah
Karisma Tembus Grand Final Liga DMD, Pemprov Bengkulu Siap All Out Beri Dukungan
Desa Cantik Jadi Kunci, Pemprov Bengkulu Perkuat Pembangunan Berbasis Data
Berita ini 5 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 8 November 2026 - 17:32 WIB

FABB Laporkan Dugaan Perambahan Kawasan Hutan oleh PT SIL ke Polda Bengkulu

Jumat, 30 Oktober 2026 - 04:07 WIB

HUT ke-58 Provinsi Bengkulu, Gebyar 11 Hari Bidik Perputaran Ekonomi dan Promosi UMKM

Kamis, 29 Oktober 2026 - 18:29 WIB

Syamsu Ihwan Ambil Sikap: Tolak Bimtek DPRD demi Efisiensi Uang Rakyat

Rabu, 21 Oktober 2026 - 17:15 WIB

Teuku Zulkarnain Tegaskan Porprov Bengkulu Bukan Sekadar Seremonial, Kejati Siap Beri Dukungan

Senin, 19 Oktober 2026 - 16:54 WIB

Perkuat Regulasi Sanitasi, Pemprov Bengkulu Usulkan Raperda Strategi Daerah

Berita Terbaru

Rejang Lebong

BPJN Bengkulu Mulai Pembangunan Jalan Air Duku – Tower

Jumat, 6 Nov 2026 - 07:51 WIB