Kota Bengkulu, Beritarafflesia.com- Kabid Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Dinkes Kota Bengkulu Nelly Hartati mendengarkan arahan Mendagri, Menteri Kesehatan dan Kepala BNPB dalam rakor melalui Vidcon tentang kesiapan pelaksanaan vaksinasi Covid 19 dari balai kota, Selasa (5/1/2021).
Berdasarkan arahan dari Kepala BNPB masyarakat tetap harus mematuhi protokol kesehatan (prokes) meskipun vaksin Covid 19 sudah ada. Ini juga merupakan arahan langsung dari Presiden RI Joko Widodo.
“Kepala BNPB tadi menyampaikan arahan presiden bahwa dengan adanya vaksin Covid-19, kita khususnya masyarakat tidak boleh mengabaikan protokol kesehatan. Jadi tetap harus mematuhi prokes, melaksanakan 3M yakni mencuci tangan, memakai masker dan menjaga jarak,” ujar Nelly.
Ini juga ditegaskan oleh Mendagri Tito Karnavian yang memimpin rakor dan Menteri Kesehatan RI Terawan Agus Putranto.
Berdasarkan rakor itu, kata Nelly sudah dijelaskan bahwa vaksin akan diberikan atau dilakukan terlebih dahulu kepada tenaga kesehatan (nakes) di 34 provinsi.
“Nakes di Provinsi Bengkulu yang akan divaksin terlebih dahulu sebanyak 4.778 orang termasuk di Kota Bengkulu. Karena memang ketersediaan vaksin kita bertahap,” jelas Nelly.
Kemudian, berdasarkan keterangan dari Menteri Kesehatan, akan dilanjutkan penyuntikan vaksin kepada masyarakat yang sering berhubungan dengan publik seperti sopir taxi, ojek, petugas di bandara, petugas di pelabuhan dan lainnya. Kemudian setelah itu baru lansia.
Mengari dan Menkes pada rakor itu minta agar setiap kepala daerah atau kepala dinas kesehatan agar dimonitor betul bahwa tenaga kesehatan yang ada benar-benar terdaftar.
Berdasarkan penjelasan Presiden yang disampaikan kembali oleh Mendagri, vaksin akan mulai didistribusikan sejak tanggal 4 Desember. Diharapkan tanggal 7 seluruh provinsi sudah menerima vaksin.
Untuk rencana tahapan penyuntikannya akan selesai dalam 2 bulan. Rencana penyuntikan perdana 13 Januari diikuti secara serentak di 34 provinsi.
Kelompok pertama yakni pejabat publik pusat dan daerah, kelompok kedua pengurus asosiasi profesi tenaga kesehatan dan “Key Leader” kesehatan daerah, selanjutnya kelompok ketiga tokoh agama daerah.
