Pastikan THR Karyawan Terpenuhi, Disnaker Kota dan Disnaker Prov Lakukan Monitoring Perusahaan Wajib Beri THR
Bengkulu, InfoPublik – Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kota Bengkulu bersama Disnaker Provinsi Bengkulu melakukan monitoring pemberian tunjangan hari raya (THR) kepada para pekerja/karyawan dibeberapa perusahan di Kota Bengkulu, Senin (25/4/2022).
Pastikan THR Karyawan Terpenuhi, Disnaker Kota dan Disnaker Prov Lakukan Monitoring Perusahaan Wajib Beri Tunjangan Lebaran
Monitoring dilakukan berdasarkan Surat Edaran (SE) Kementerian Ketenagakerjaan Nomor M/1/HK.04/IV/2022 tentang pelaksanaan pemberian tunjangan hari raya (THR) keagamaan tahun 2022 bagi pekerja/karyawan di perusahaan. Yang mana H-7 sebelum lebaran, semua pekerja wajib mendapatkan THR.
Berdasarkan hasil pantauan di lapangan, beberapa perusahaan dilaporkan sudah membayarkan THR bagi para karyawannya dan tak ada kendala sampai saat ini.
Pastikan THR Karyawan Terpenuhi, Disnaker Kota dan Disnaker Prov Lakukan Monitoring Perusahaan Wajib Beri Tunjangan Lebaran
“Ya, kita tadi melakukan monitoring pemberian THR dibeberapa perusahaan, diantaranya hotel santika, mitsubishi, mercure, indomarco, RS tiara sella dan lainnya. Alhamdulillah sudah banyak perusahaan memberikan THR bagi karyawannya sesuai dengan aturan,” ucap Kadisnaker Kota Bengkulu Toni Harisman.
Karena pembayaran THR ini merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pengusaha kepada pekerja/karyawan sesuai dengan aturan yang telah berlaku.
“Di sini jelas yang mana setiap perusahaan wajib memberikan THR untuk para karyawan mereka. Dengan ketentuan, untuk yang telah bekerja satu tahun dapat menerima satu kali gaji. Sedangkan yang belum genap satu tahun, pemberian THR sesuai dengan masa kerja. Selain itu, semua perusahaan sudah kita ingatkan mengenai hal ini,” jelasnya.
Apabila terjadi kendala atau ada karyawan yang tak dibayarkan THR nya, yang bersangkutan bisa melaporkan langsung ke Disnaker.
“Kita buka posko pengaduan, seandainya ada karyawan yang belum dibayarkan THR bisa lapor ke Disnaker, karena ini sifatnya wajib. Nanti akan kita tanyakan ke perusahaan kenapa sampai belum membayarkannya. Kalau waktu covid sedang gencarnya waktu itu iya sesuai kemampuan, tetapi sekarang semua wajib dan sesuai dengan SE Kemenaker,” tutur Toni. (BR1)
