Bengkulu,Beritarafflesia.com- Pemprov Bengkulu, Pengalihan Arus Jalinbar di Bengkulu Utara Ditolak, Alasan Warga Mengjutkan. hari ini, selasa 10 Januari 2023 pengalihan arus di jalan lintas barat (Jalinbar) Batik Nau- Ketahun Kabupaten Utara mulai dilakukan.
Seluruh kendaraan, melintasi jalan lama di Bintuan-Ketahun sepanjang pesisir pantai Bengkulu Utara sembari menunggu perbaikan jembatan.
Namun, masyarakat tetap menolak jalan mereka dilintasi truk dari Jalinbar, terutama truk angkutan batu bara (BB).
Masyarakat sepanjang pesisis pantai tersebut, hanya memperbolehkan jalan mereka dilintasi oleh kendaraan pribadi bukan angkutan.
Kades Urai, Nodi menerangkan perusahaan tambang Batu Bara (BB) belum melakukan perbaikan jalan.
Sehingga, masyarakat tidak menginginkan jalan mereka yang sudah rusak semakin rusak karena dilintasi oleh truk angkutan khususnya BB.
Hal ini dikarenakan adanya pengalihan arus Jalinbar
“Kita meminta jalan dibangun dulu jika ingin melintas
Sekarang ini jalan sangat rusak berat dan sudah meresahkan masyarakat. Masyarakat meminta perbaikan lebih dulu,” tegasnya.
Karena belum diperbaiki hingga kemarin, maka masyarakat meminta truk angkutan untuk tidak melintasi jalan tersebut.
Apalagi perusahaan tambang batubara sudah berjanji akan melakukan perbaikan jalan sejak tahun lalu.
“Ini sudah menjadi aspirasi masyarakat. Karena kondisi jalan sangat parah. Maka untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, kami minta truk tidak melintas dulu,” tandas Nodi.
Sementara itu, Gubernur Bengkulu, Dr. H. Rohidin Mersyah menyampaikan untuk bisa dilewati pengendara, telah dilakukan pengerjaan penimbunan, pengerasan badan jalan sehingga saat digunakan untuk sementara waktu jalan tidak tambah rusak.
“Pengalihan ke jalan lama di pesisir pantai dengan catatan dilakukan perbaikan dan ini merupakan kompensasi. Ini sudah kita putuskan,” jelasnya.
Plt. Kepala Dinas PUPR Provinsi Bengkulu Tejo Suroso, ST, M.Si mengatakan, jalan pesisir pantai yang melewati empat desa di Kabupaten Bengkulu Utara dibangun dengan menggunakan dana APBN termasuk satu link jembatan dengan anggaran sebesar Rp19 miliar, dilaksanakan tahun ini.
“Jadi yang pesisir pantai dibangun APBN karena memang dulu link jalan nasional. Tahun ini dianggarkan Rp19 miliar termasuk link jembatan,” terangnya.
Mengenai adanya penolakan dari masyarakat setempat bagi truk batu bara yang melintas, saat ini tengah dilakukan mediasi oleh Dinas Perhubungan karena kewenangan BPJN.
Terpisah, Anggota DPRD Provinsi Bengkulu Dapil BU-Benteng, H. Sujono, SP, M.Si menyampaikan, sepakat dengan pembangunan jembatan di ruas Batik Nau karena untuk kelancaran ke depan.
Namun, Pemprov Bengkulu atau BPJN harus memikirkan juga lalu lintas jalan tersebut dan solusi jalan alternatif.
“Pemprov atau BPJN harus juga memikirkan masyarakat yang lewat di jalan tersebut. Jadi harus dicari solusi terbaik,” harapnya.
Ia menjelaskan, jika seluruh kendaraan diminta lewat di jalan pesisir, maka menjadi kendala karena kondisi jalan pesisir yang rusak berat.
Bahkan ada di beberapa titik terdapat longsor abrasi laut dan nyaris putus. Ini perlu diwaspadai jangan sampai terjadi masyarakat pengguna jalan mengalami kecelakaan.
“Saya berharap dibuat jembatan belly sebagai jalan alternatif dan solusi.
Ini harus diupayakan pemerintah agar tidak semua kendaraan melalui jalur pesisir, karena seperti truk-truk besar dan bis memang membahayakan jika lewat di jalan persisir,” terangnya.
Sebagaimana diketahui, Jalinbar Bengkulu – Sumatera Barat Via Ketahun via PTPN (jalan baru) akan ditutup per, Selasa 10 Januari 2023.
Seluruh kendaraan termasuk truk batu bara (BB), dialihkan melalui jalan Bintunan – Ketahun (Jalan lama) via pesisir pantai barat BU.
Masalahnya, masyarakat di desa – desa sepanjang pesisir pantai BU sepakat menolok jalan mereka dilalui truk angkutan BB.
Ini lantaran, kondisi jalan yang saat ini sudah rusak parah dan sejak setahun lalu sudah ada janji dari perusahaan BB untuk melakukan perbaikan jalan.
Terpisah, Wabup BU Arie Septia Adinata, SE, M.AP menjelaskan Pemkab BU sudah melakukan rapat dengan seluruh FKPD dan camat. Ia berharap seluruh masyarakat bisa menahan diri.
“Sembari kami juga melakukan koordinasi dengan balai sebagai pelaksana pembangunan jembatan untuk mempercepat pengerjaan dan memastikan kapan jembatan bisa dilintasi,” jelasnya.
Selain itu, tahun ini pembangunan jalan non status tersebut juga sudah masuk dalam anggaran APBN.
Sehingga banyak hal yang akan disampaikan Pemkab BU ke Pemprov dan balai jalan sehingga didapatkan solusi terbaik bagi masyarakat.(tut)
