Kota Bengkulu,Beritaraffkesia.com- Ibarat Pepatah Sedia Payung Sebelum hujan.,itu lah langkah yang akan di lakukan oleh pemerintah kota (Pemkot) bersama DPRD kota Bengkulu, sebagai strategi dalam menangani bencana banjir di kota Bengkulu
Tak hanya itu, Penanganan masalah banjir di Kota Bengkulu ini merupakan pekerjaan rumah (PR) bagi Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu. Berkaca dari kejadian beberapa minggu lalu, Kota Bengkulu dilanda banjir yang begitu besar dalam kurun waktu yang cukup lama, kisaran 3-4 hari.
Yang lebih prihatin, ketika hujan melanda dan tak kunjung berhenti, Kota Bengkulu dalam hitungan jam sudah terendam banjir. Kondisi ini makin diperparah dengan adanya banjir kiriman dari Kabupaten tetangga yang menyebabkan sungai Bengkulu meluap hingga merendam ribuan rumah. InΧÓilah yang menjadi perhatian berbagai pihak, bahkan bencana ini viral hingga nasional dan menjadi perhatian pemerintah pusat.
Berbicara masalah banjir, Pemkot Bengkulu secara terang-terangan membuka akar masalah yang menyebabkan Kota Bengkulu dilanda banjir. Ada beberapa faktor, salah satunya terkait cuaca hingga pembalakkan hutan secara liar.
“Banjir di kota ini pertama disebabkan curah hujan yang sangat tinggi. Kedua ialah karena adanya kiriman dari hulu, sehingga sungai meluap begitu besar. Selain itu, banjir ini juga disebabkan karena pembalakan liar dan penambangan batu bara. Kemudian kurangnya kesadaran masyarakat membuang sampah pada tempatnya,” ungkap Dedy bersama Ketua DPRD Kota Suprianto saat live di acara ekspresi musik spesial BETV di David Black & Coffe, Sabtu (10/9/2022) sore.
Acara bertemakan APBD Kota Bengkulu untuk penanggulangan banjir ini mengupas secara detail apa saja langkah konkret Pemkot dalam mengatasi masalah banjir ke depannya.
“Kita terus mengupayakan normalisasi sungai atau drainase yang menjadi wewenang kota. Kita juga mengajukan pembuatan waduk ke pusat, tetapi masalah banjir ini memang harus ada campur tangan dari Pemerintah Pusat dan pemerintah terkait sesuai kewenangannya. Apalagi sekarang makin maraknya pembalakan liar dan penambangan batu bara, karena Kota Bengkulu daerah hilir dan disana (gunung), sungai sudah dangkal tentu kita menerima dampak banjir kiriman itu seperti apa yang kita lihat beberapa waktu lalu,” ungkapnya.
Dedy pun secara lantang meminta pembalakan liar dan penambangan batu bara diberhentikan karena menimbulkan dampak yang buruk.
“Stop pembalakan liar, stop penambangan batu bara. Kalau diteruskan tentunya akan menimbulkan dampak buruk, karena untuk menumbuhkan kembali pohon-pohon yang usianya puluhan tahun (pohon besar) itu butuh waktu lama, tak hanya 1-3 tahun saja. Ketika semua ini sudah ditebang air tak terserap lagi, sehingga timbulah banjir,” tambahnya.
Pada intinya, menangani masalah banjir tak semudah membalikkan telapak tangan. Karena masalah ini saling berkaitan dan harus ada langkah kongkret dari berbagaik pihak sesuai kewenangan masing-masing.
“Intinya kita harus bersinergi dan berkolaborasi serta duduk bersama. Siapa melakukan apa. Pemkot melakukan apa, pemkab melakukan apa, pemprov melakukan apa. Kalau sudah duduk bersama dan mencari solusi tentu jadi langkah konkret bisa diambil secara bersama, sehingga banjir di Kota Bengkulu maupun di kabupaten dapat teratasi,” terangnya.
Di kesempatan yang sama, Ketua DPRD Kota Bengkulu Suprianto juga mengatakan, masalah banjir bukanlah masalah Pemkot saja, melainkan pemerintah kabupaten, provinsi juga harus ikut andil.
“Banjir ini persoalan kita smua, perlu kerja sama dengan masyarakat agar tak membuang sampah sembarangan. Tetapi yang saya tekankan ialah bersinergi abtara Pemkot, Pemprov, Pemkot maupun pusat mengenai hal ini. Harus duduk bersama bicarakan apa yang menjadi langkah konkret dan tunjukkan aksi dalam mengatasi masalah ini,” ungkap Suprianto.
Ia juga menjelaskan, Pemkot saat ini juga sudah menganggarkan dana untuk normalisasi drainase yang menjadi kewenangan kota.
“Kisaran 1 miliar lebih untuk normalisasi drainase. Alhamdulillah semua sudah berjalan, seperti di sungai pagar dewa, muara dua, kandang dan lainnya yang menjadi kewenangan kota. Tetapi untuk masalah pembuatan waduk, APBD kota tak mampu mewujudkan itu. Maka dari itu, Pemkot sudah mengusulkan ke pusat,” tambahnya.
Ia juga berharap masyarakat dapat bekerjasama apabila pemerintah melakukan pembangunan untuk kepentingan bersama.
“Kita minta kerja sama masyarakat. Misal ada pelebaran drainase, nah itu ada tanah masyarakat terkena sekitar 1 meter atau lebih. Ini tolong jangan dimasalahkan, bantu pemerintah, inikan untuk kepentingan bersama. Insya allah tanah yang kita ikhlaskan itu akan menjadi amal jariyah, jangan sedikit-sedikit minta ganti. Pemerintah juga sulit membangun jadinya,” demikian Suprianto.(BR1)
