Foto/ Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Esa Unggul, Prof. Dr. Juanda, S.H., M.H.,
Jakarta,Beritarafflesia.com,- 20 Juli 2026 – Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Esa Unggul, Prof. Dr. Juanda, S.H., M.H., mengkritik pernyataan pengacara senior Hotman Paris Hutapea yang mempersoalkan penetapan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (eks Jampidsus) berinisial FA sebagai tersangka oleh penyidik Polri. Menurut Juanda, argumentasi tersebut tidak memiliki dasar hukum yang jelas dan berpotensi menyesatkan pemahaman publik mengenai prinsip negara hukum.
Sebelumnya, Hotman Paris melalui rilis pers mempertanyakan langkah penyidik Polri yang menetapkan FA sebagai tersangka tanpa terlebih dahulu meminta izin Presiden Prabowo Subianto. Hotman berpendapat FA merupakan sosok yang dipercaya Presiden sebagai anggota Satgas Penyelamatan Keuangan Negara (Satgas PKH) dan disebut telah berkontribusi menyelamatkan keuangan negara hingga Rp430 triliun. Atas dasar itu, Hotman menilai tindakan penyidik sebagai bentuk kriminalisasi sekaligus tidak menghormati Presiden.
Menanggapi hal tersebut, Prof. Juanda menegaskan bahwa tidak ada satu pun ketentuan dalam hukum positif Indonesia yang menyatakan seseorang tidak dapat diproses secara hukum hanya karena memiliki kedekatan dengan Presiden atau dianggap berjasa bagi negara.
“Sejak kapan ada asas atau norma hukum positif yang menyatakan bahwa seseorang tidak bisa ditetapkan sebagai tersangka hanya karena merupakan orang kepercayaan Presiden atau dekat dengan Presiden?” ujar Juanda, yang juga menjabat sebagai Anggota Komisi Kajian Ketatanegaraan MPR RI.
Menurutnya, prestasi seseorang, termasuk apabila berhasil menyelamatkan keuangan negara, tidak menghapus kemungkinan adanya pertanggungjawaban pidana apabila ditemukan dugaan tindak pidana korupsi yang didukung alat bukti yang cukup.
Juanda menegaskan, mengaitkan kedekatan dengan Presiden sebagai alasan untuk menghindari proses hukum justru bertentangan dengan prinsip equality before the law, yakni asas bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum.
“Jika cara berpikir seperti itu diikuti, secara tidak langsung kita sedang mempertontonkan praktik monarki absolut, di mana orang yang dekat dengan penguasa tidak boleh disentuh hukum. Pandangan seperti itu jelas keliru dalam negara hukum demokratis,” tegasnya.
Juanda juga mengoreksi penggunaan istilah kriminalisasi yang disampaikan Hotman Paris. Menurutnya, dalam perspektif hukum pidana, kriminalisasi merupakan proses pembentukan norma pidana oleh pembentuk undang-undang, yakni DPR bersama Pemerintah, untuk menetapkan suatu perbuatan sebagai tindak pidana.
Karena itu, penggunaan istilah kriminalisasi untuk menggambarkan tindakan penyidik yang menetapkan seseorang sebagai tersangka memiliki pengertian yang berbeda dan tidak dapat disamakan.
Dalam perkara FA, Juanda meyakini penyidik Polri telah bekerja sesuai ketentuan hukum dengan berpedoman pada minimal dua alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Oleh sebab itu, menurutnya, tidak tepat apabila penetapan tersangka langsung disebut sebagai bentuk kriminalisasi.
Selain itu, Juanda mempertanyakan dasar hukum yang dijadikan alasan bahwa penyidik harus memperoleh izin Presiden sebelum menetapkan seorang pejabat kejaksaan sebagai tersangka.
“Aturan mana yang mengatur hal tersebut? Sepanjang pengetahuan saya, tidak ada ketentuan yang mewajibkan penyidik meminta izin Presiden untuk menetapkan tersangka dalam perkara seperti ini,” katanya.
Untuk menghindari berkembangnya persepsi yang keliru di tengah masyarakat, Juanda meminta Istana Kepresidenan atau Kantor Staf Presiden (KSP) memberikan penjelasan apabila memang diperlukan. Menurutnya, klarifikasi penting dilakukan agar publik tidak beranggapan bahwa narasi tersebut merupakan pandangan yang benar secara hukum.
Di sisi lain, Juanda menilai membawa nama Presiden dalam polemik tersebut justru bertentangan dengan komitmen Presiden Prabowo Subianto yang selama ini menegaskan pentingnya pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu.
“Pernyataan tersebut justru berpotensi melukai rasa keadilan masyarakat dan menjadi anomali terhadap komitmen Presiden Prabowo Subianto yang berulang kali menegaskan bahwa siapa pun yang diduga melakukan korupsi harus diproses sesuai hukum, tanpa melihat kedekatan dengan Presiden ataupun jabatan yang dimiliki,” pungkas Juanda.(Fat)
