Ketua DPRD Provinsi Bengkulu Ihsan Fajri saat menggelar pertemuan dengan kades yang berada dalam wilayah aktivitas tambang batubara, mendengar keluhan warga
BENGKULU, (Beritarafflesia.com) – Selasa (15/6) Ketua DPRD Provinsi Bengkulu Ihsan Fajri S.Sos MM banyak mendengar keluhan terkait persoalan aktivitas pertambangan batubara di Kabupaten Bengkulu Tengah.
Keluhan tersebut disampaikan pada pertemuan bersama 8 orang Kepala Desa (Kades) yang berada dalam wilayah aktifitas Tambang Batu Bara PT Kusuma Raya Utama (KRU) Kabupaten Bengkulu Tengah di Desa Gajah Mati.
Seperti, kondisi debu jalan dari pengangkutan batu bara yang berpengaruh bagi kesehata masyarakat.
Bantuan tersebut sebagai bentuk kontribusi kesehatan kepada warga yang dilintasi aktiftas pertambangan PT KRU.
“Di bidang kesehatan, kami tidak dapat apa-apa dari tambang. Padahal setiap hari ada debu batu bara akibat pengangkut yang kami hisap. Kami ingin dibantu Ambulans, karena sampai sekarang, jika ada orang sakit yang butuh dirujuk, kami harus bawa pakai kendaraan apa adanya saja,” terang Kades Taba Lagan, Oto Komri.
Selain itu ia menerangkan bahwa dana Corporate Social Responsibility (CSR) yang wajib diberikan kepada masyarakat, juga tidak pernah didapatkan lagi sejak tahun 2019 lalu.
Padahal sebelumnya, CSR itu dalam setahun desa mendapatkan bantuan sebesar Rp 35 juta. “Selain itu, sampai sekarang CSR kami tidak tau kemana. Padahal itu sangat membantu desa,” tambahnya.
Dalam pertemuan tersebut, sejumlah Kades membeberkan adanya dugaan punggutan liar (pungli) ketika ada warganya yang ingin masuk kerja di PT KRU.
Jumlahnya cukup besar, untuk satu orangnya ketika ingin bekerja di KRU, harus menyetorkan sejumlah uang dari angka Rp 3 juta sampai Rp 5 juta perorangnya, agar bisa bekerja di tambang KRU.
“Harusnya warga kami ini diprioritaskan masuk kerja, karena orang lokal yang dekat dengan aktifitas tambang,” lanjutnya.(BR). Adv
