Kasus Covid Tembus 1,7 Juta, Cak Imin Minta Pemerintah Percepat Vaksinasi

- Penulis

Jumat, 7 Mei 2021 - 00:08 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar

Jakarta.Beritarafflesia.com – Jum’at (7/5) Kasus Corona di Indonesia hari ini tembus ke angka 1,7 juta. Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar (Cak Imin) meminta pemerintah mempercepat vaksinasi.

“Saya kira 1,7 juta bukan angka yang kecil. Apalagi korban meninggal dunia akibat Corona ini sudah mencapai 46.663 jiwa. Tentu ini persoalan serius sehingga saya meminta masyarakat untuk benar-benar jangan lengah, tetap mematuhi protokol kesehatan,” kata Cak Imin dalam keterangan tertulis.

“Kalau saat ini Pemerintah melarang mudik, ya aturan itu harus kita taati bersama untuk mencegah kondisi yang lebih buruk lagi. Jangan sampai apa yang terjadi di India yang disebut tsunami COVID-19 gelombang kedua, juga terjadi di negeri ini,” sambung pimpinan DPR yang membidangi Korkesra ini.

Cak Imin menyambut baik rencana vaksinasi Gotong Royong yang akan dimulai pada 17 Mei 2021. Saat ini, sebanyak 8,6 juta pekerja sudah terdaftar sebagai penerima vaksin gotong royong.

Baca Juga  DPRD Seluma Gelar Rapat Paripurna Dengan Agenda Pembukaan Masa Sidang Pertama Tahun Sidang 2021-2022

“Kami di DPR mendorong Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Satuan Tugas (COVID-19) Penanganan COVID-19 meminta perusahaan untuk mulai menyosialisasikan kepada pegawainya mengenai mekanisme vaksinasi gotong royong sehingga para pekerja tidak kebingungan ataupun misinformasi,” katanya.

Cak Imin meminta pemerintah memastikan tidak ada perusahaan yang membebankan pekerja dengan biaya vaksin. Pemerintah harus menjamin seluruh masyarakat dapat mengakses vaksin COVID-19 secara gratis tanpa terkecuali.

“Kemenkes harus melakukan verifikasi dan validasi data penerima vaksin agar tidak ada data ganda atau pekerja yang sudah mendapatkan vaksin masuk ke dalam daftar penerima vaksin gotong royong,” kata Ketua Umum DPP PKB ini.

Pemerintah perlu meminta perusahaan untuk memastikan seluruh pekerjanya yang terdaftar sebagai penerima vaksin ikut berpartisipasi pada program vaksinasi gotong royong. Dengan demikian, upaya pemerintah untuk mempercepat terbentuknya herd immunity dapat segera terealisasi. (BR)

Share

Tinggalkan Balasan

Follow WhatsApp Channel beritarafflesia.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Guru Besar Prof. Dr Juanda Tegaskan Semua Warga Negara Sama di Hadapan Hukum
Aliansi Advokat Yogyakarta Terbitkan Petisi Beri Dukungan Ketua BEM UGM 2025 Tiyo Ardianto
Presiden RI Tegaskan Hukum Tidak Boleh Dijadikan Alat Politik, Rakyat Harus Dapat Perlindungan.
Lahirkan Pemimpin Polri Masa Depan, STIK Wisuda 289 Lulusan S1, S2, dan Doktor Ilmu Kepolisian
Presiden Prabowo: Indonesia Tetap Demokratis, Kritik Akan Dijawab dengan Kinerja
Polri Gelar Lomba Polsus Teladan 2026 dalam Rangka Hari Bhayangkara ke-80
Wakapolri Ajak Nobar Gratis Piala Dunia 2026 Serentak di Seluruh Indonesia
Desk Ketenagakerjaan Polri Berhasil Mediasi Sengketa PT Kerta Gaya Pusaka, 131 Pekerja Terima Hak Senilai Rp10 Miliar
Berita ini 11 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 20 Juli 2026 - 11:35 WIB

Guru Besar Prof. Dr Juanda Tegaskan Semua Warga Negara Sama di Hadapan Hukum

Kamis, 2 Juli 2026 - 19:50 WIB

Aliansi Advokat Yogyakarta Terbitkan Petisi Beri Dukungan Ketua BEM UGM 2025 Tiyo Ardianto

Rabu, 1 Juli 2026 - 14:22 WIB

Presiden RI Tegaskan Hukum Tidak Boleh Dijadikan Alat Politik, Rakyat Harus Dapat Perlindungan.

Rabu, 17 Juni 2026 - 16:27 WIB

Lahirkan Pemimpin Polri Masa Depan, STIK Wisuda 289 Lulusan S1, S2, dan Doktor Ilmu Kepolisian

Minggu, 14 Juni 2026 - 13:17 WIB

Presiden Prabowo: Indonesia Tetap Demokratis, Kritik Akan Dijawab dengan Kinerja

Berita Terbaru

Provinsi Bengkulu

Pimpin Apel Pagi di ESDM, Sekdaprov Apresiasi Inovasi Kebun Bantu Rakyat 

Selasa, 4 Agu 2026 - 10:41 WIB