Konsorsium Nasional LSM Bengkulu Apresiasi Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Terkait Kepemilikan Tanah Yayasan Al– Amin Darana Lastarya

Bengkulu,Beritarafflesia.Com-Konsorsium Nasiaonal LSM Bengkulu Apresiasi Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia (RI) yang menolak  Pemohon Kasasi I (Satu) Bapak Rudi SH. Pemohon II (Dua) Kepala Kantor Pertanahan Kota Bengkulu  melawan  Susilawati yang diputuskan Mahkama Agung Republik Indonesia Pada Pada Tanggal 21 September 2022 dengan putusan Nomor : 466/K/TUN/2022

Konsorsium Nasional Lembaga Swadaya Masyarakat Bengkulu yang tergabung dari beberapa LSM yang ingin menyampaikan suatu Persoalan  adanya Gugatan Atas Hasil Pemecahan dari HM (Hak Milik) No: 06760 Kelurahan Betungan  tanggal 02 –11–1978  dengan surat Nomor 03121/Betungan /2019 tanggal 28-02-2019 yang sudah menjadi Sertifikat (Hak Milik) atas nama Hazbullah sekarang Oleh Bapak  RADI SH.  digugat SKT (Surat Keterangan Tanah) nomor : 973/043/V/I/1991 Tanggal 24-05-1991 Atas nama Ny. Susilawati.

Baca Juga  Pemkot dan Kejari Komitmen Perkuat Sinergitas

Menurut Rahman Tamrin selaku Kordinator Konsorsium Nasional LSM Bengkulu, Sertifikat adalah Barang atau sesuatu yang kita punya. Sebagai Barang bukti kepemilikan suatu barang. Informasi ini dijelaskan secara tertulis dan mempunyai kekuatan yang SAH dan tidak bisa diganggu gugat dihadapan Hukum di Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan UU No.5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria sertifikat tanah yang sah di mata hukum adalah: Sertifikat Hak Milik (SHM) adalah sertifikat atas kepemilikan penuh hak lahan dan/atau tanah yang dimiliki pemegang sertifikat tersebut.

Baca Juga  Momentum HUT Kota Bengkulu ke- 304, Helmi Hasan Dorong Generasi Muda Kedepankan Nilai Pancasila

Sejak berlakunya UUPA, SKT tidak diakui lagi sebagai Bukti Hak Kepemilikan hak atas tanah, SKT hanya merupakan bukti hak lama yang merupakan proses awal atau alas hak untuk kemudian dilakukan pendaftaran tanah dan selanjutnya diterbitkan sertifikat yang merupakan bukti kuat sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah.

Lanjut Tamrin, Meminta kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Baherman, S.H.,M.H, untuk memberikan keputusan yang sama sesuai hasil Keputusan akhir kasasi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Perlu diketahui Bahwa Sertifikat awal atas nama Indra di pecah atau di beli oleh  Hazbullah dan dari Hazbullah di hibahkan ke Yayasan  Al– Amin  Darana  Lastarya (yayasan anak yatim Piatu) untuk menampung anak – anak yatim Piatu agar Amanah ini terlaksana untuk Dunia Akhirat.

Baca Juga  Bersamaan Dengan HUT Kota Bengkulu, Pendirian Mall Pelayanan Publik Telah Dipersiapkan

Akibat Gugatan Tersebut Anak yatim piatu yang berada pada yayasan di ungsikan sementara dan proses belajar mengajarnya menjadi terganggu.

Kami Meminta Kepada Mahkamah Agung Untuk Menguatkan Keputusan Akhir Sehingga Menolak PK Dari Ibu Susilawati Serta Meminta Kepada PTUN Bengkulu Patuh Dengan Hasil Keputusan Baru yang di Tetapkan Oleh Mahkamah Agung. Pungkas Rahman Thamrin. (BR1)

Share

Tinggalkan Balasan