Bengkulu, Beritarafflesia.com- Sebagai upaya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera, Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi Bengkulu melaksanakan sinergi program prioritas, terutama bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) maupun generasi muda, khususnya pelajar.
Dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah secara virtual yang diikuti oleh Asisten II Sekretariat Pemda Provinsi Bengkulu Bidang Perekonomian dan Administrasi Pembangungan Yuliswani pada Kamis siang (10/12), dijelaskan bahwa TPKAD merupakan forum koordinasi antar instansi dan stakeholders terkait untuk mencapai tujuan tersebut.
Pertemuan ini merupakan bagian dari proses mekanisme koordinasi TPAKD yang dilaksanakan setahun sekali di tingkat nasional guna memberikan arahan kebijakan dan strategi dalam pengembangan TPAKD ke depan.
Terkait hal tersebut, Yuliswani menjelaskan, pihaknya terus bersinergi untuk peningkatan pemahaman dan partisipasi masyarakat. Peran serta industri jasa keuangan dalam bentuk penyaluran kredit kepada UMKM dan perluasan akses keuangan kepada masyarakat masih terus diharapkan, terlebih saat kondisi pandemi Covid-19.
“Hal ini menjadi prioritas dan kita sudah melaksanakan kegiatan itu. Kita sudah melakukan pengenalan inklusi keuangan kepada pelajar, baik itu melalui tabungan maupun asuransi untuk pelajar,” terang Yulis.
Untuk diketahui juga, berdasarkan hasil survei inklusi keuangan nasional oleh Oteritas Jasa Keuangan (OJK), diketahui Bengkulu berada di peringkat terbaik ke-11 dari 34 provinsi di Indonesia.
Sementara itu, pada Rakornas TPAKD ini pula Presiden Joko Widodo menyampaikan arahan strategis terkait pengembangan TPAKD ke depan. Dalam kegiatan ini juga dilakukan peluncuran dan diseminasi Roadmap TPAKD tahun 2021-2025 yang merupakan pedoman bagi seluruh kepentingan terkait untuk mengimplementasikan program kerja dan operasionalisasi TPAKD.
Jokowi menegaskan, peningkatan akses keuangan sangat penting dilakukan untuk mendorong pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di daerah. Mendorong keadilan sosial, mendorong peningkatan kesejahteraan dan taraf hidup rakyat melalui inklusi keuangan.
“Tingkatkan inklusi keuangan di daerah yang masih pasif, terutama untuk rakyat kecil dan UMKM. Berdasarkan data yang saya terima per September 2020 sebesar 73,7 persen kredit bank umum ada di pulau Jawa. Indeks inklusi keuangan Indonesia tahun 2019 bru sebesar 76 persen masih di bawah negara-negara Asia lainnya,” imbuh Jokowi.
Beliau menjelaskan, selain diperlukan dukungan akses perekonomian, dalam kondisi pandemi Covid-19 saat ini juga diperlukan kreativitas yang mumpuni untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang membawa manfaat kepada masyarakat dan mampu menggerakkan ekonomi secara berkesinambungan.
“Pada kesempatan ini saya mengajak bapak-ibu dan saudara sekalian untuk melaksanakan cara-cara ekstra ordinari dalam melakukan beberapa hal. Lebih agresif dalam meningkatkan literasi keuangan, meningkatkan pengetahuan, meningkatkan minat minat dan kepercayaan terhadap industri keuangan yang membuat masyarakat faham dimana memperoleh akses pembiayaan, sehingga masyarakat mulai aktif menabung di lembaga-lembaga keuangan,” demikian Jokowi.
