Foto/ Kepolisian Resor (Polres) Bengkulu Tengah AKBP Totok Handoyo, S.I.K
Bengkulu Tengah,Beritarafflesia.com, – Kepolisian Resor (Polres) Bengkulu Tengah AKBP Totok Handoyo, S.I.K terus komitmen untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di wilayah hukum tempatnya bertugas. Hal ini disampaikannya, ketika di temui awak media di ruang kerjanya, rabu,(24/9/)
Menurut Kapolres dengan memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat, khususnya terkait Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan dan persoalan perizinan yang saat ini banyak berakhir,bahkan tidak di perpanjang, ,maka sebaiknya pemerintah daerah dan pemerintah provinsi bersama pihak kementrian pusat perlu melakukan sosialisasi tentang regulasi hukum baik kepada masyarakat maupun terhadap pihak perusahaan, sebelum terjadi polemik.
” Kita tekankan kepada pihak investor perusahaan yang bergerak di bidang usaha perkebunan, pertambangan dan lain- lain di wilayah kabupaten Bengkulu tengah, apabila status HGU yang masa berlakunya telah habis serta tidak di lakukan perpanjangan., maka wajib dikembalikan kepada negara. namun jika tetap ingin di lanjutkan beroprasi seharusnya instansi terkait, baik pusat maupun pemerintah daerah melakukan sosialisasi tentang hukum, atau ambil langkah tega, layangkan surat penutupan sementara terhadap perusahaan yang nakal,supaya menghindari dari konflik.”Tambahnya
Lanjutnya” Bukan hanya menjadi polemik, melainkan ketentuan yang sudah di amanatkan dan diatur dalam regulasi seharusnnya dipatuhi oleh semua pihak, baik perorangan maupun pelaku wirausaha yang bergetak dbidang usaha jndustri.” imbuh AKBP Totok Handoyo,
Kendati demikian,Tanah ,atau lahan dengan status HGU yang sudah habis masa berlakunya di wajibkan agar di kembalikan kepada negara. Karena sudah diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, Pasal 29 ayat (1) dan (2), serta Pasal 8 ayat (1) dan (2).
” Yang tercantum di didalam undang- undangkan sudah jelas bahwa pihak perusahaan yang bergerak di bidang usaha tidak boleh melakukan otoritas kekuatan dan kekuasaan secara sepihak tanpa dasar hukum yang sah,”ungkapnya
AKBP Totok Handoyo mengungkapkan, Berdasarkan ketentuan yang berlaku, jangka waktu HGU untuk perorangan ditetapkan selama 25 tahun. Sedangkan bagi badan hukum, masa berlaku HGU ditetapkan selama 35 tahun. HGU tersebut masih dapat diperpanjang paling lama 25 tahun, bahkan diperbarui kembali sehingga total jangka waktu yang diperkenankan dapat mencapai antara 60 hingga 85 tahun.
Namun apabila masa berlaku HGU telah habis dan pemegang hak tidak mengajukan perpanjangan, maka lahan tersebut menjadi tanah negara. dengan demikian lahan tersebut tidak bisa dikuasai secara pribadi atau kelompok, kecuali ada keputusan resmi dari pemerintah
Selain itu, UUD No 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan juga menguatkan aturan tersebut. Pada Pasal 16 Ayat (2) disebutkan bahwa apabila lahan perkebunan tidak diusahakan sesuai dengan ketentuan, maka tanah yang belum diusahakan wajib dikembalikan kepada negara sesuai peraturan perundang-undangan.
“Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah penyalahgunaan lahan perkebunan, agar tanah benar-benar dimanfaatkan untuk kesejahteraan bersama, bukan hanya dikuasai oleh segelintir pihak tanpa kepastian hukum,” Beber Kapolres.
Lebih lanjut Kapolres mengingatkan“Segala bentuk penguasaan lahan yang di jadikan bisnis tanpa dasar hukum yang jekas, maka perbuatan melawan hukum. Bukan hanya berisiko menimbulkan konflik horizontal antarwarga, tetapi juga dapat berujung pada jeratan hukum pidana. Kami tegaskan, kepolisian akan bertindak tegas apabila terdapat pihak-pihak yang mencoba menguasai tanah negara secara ilegal,”demikian tegas AKBP Totok Handoyo.”(Rzn)
