Rakor Pelaksanaan Penyederhanaan Birokrasi Sebagai Wujud Tugas dan Fungsi Gubernur Wakil Pemerintahan Pusat
Bengkulu,Beritarafflesia.Com- Pemerintah Provinsi Bengkulu melalui Biro Organisasi Sekretariat Provinsi Bengkulu menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) evaluasi pembinaan dan pengendalian penataan perangkat daerah kabupaten/kota se-Provinsi Bengkulu. Acara ini berlangsung di salah satu hotel di Kota Bengkulu pada Kamis (18/7/2024).
Rakor ini dibuka secara resmi oleh Asisten III Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Bengkulu, Nandar Munadi, yang mewakili gubernur. Dalam sambutannya, Nandar menekankan pentingnya koordinasi dan evaluasi dalam penataan perangkat daerah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemerintahan. Ia juga menyoroti perlunya sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota agar tujuan pembangunan daerah dapat tercapai dengan optimal.
Hadir dalam acara tersebut Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Bengkulu, perwakilan dari Direktorat Fasilitasi Kelembagaan dan Kepegawaian Kemendagri RI yang mengikuti melalui zoom meeting, serta peserta dari Biro Hukum dan Biro Organisasi se-Provinsi Bengkulu. Dalam kesempatan tersebut, Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Bengkulu menjelaskan bahwa rakor ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja perangkat daerah dan mencari solusi atas berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi mereka.
Salah satu fokus utama rakor ini adalah peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di lingkungan pemerintahan daerah. Hal ini dianggap penting mengingat kualitas SDM sangat berpengaruh terhadap pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat. Selain itu, pembahasan mengenai pengendalian dan penataan perangkat daerah juga menjadi topik penting dalam rakor ini. Diharapkan dengan adanya evaluasi dan pembinaan yang rutin, kinerja perangkat daerah dapat semakin optimal dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
Direktorat Fasilitasi Kelembagaan dan Kepegawaian Kemendagri RI yang mengikuti secara daring memberikan paparan mengenai kebijakan terbaru terkait penataan kelembagaan dan kepegawaian di tingkat daerah. Mereka menekankan pentingnya adaptasi terhadap perubahan regulasi dan peningkatan kompetensi pegawai negeri sipil (PNS) untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.
Peserta rakor, yang terdiri dari perwakilan Biro Hukum dan Biro Organisasi dari berbagai kabupaten/kota se-Provinsi Bengkulu, turut berbagi pengalaman dan berdiskusi mengenai tantangan yang mereka hadapi dalam penataan perangkat daerah di wilayah masing-masing. Diskusi ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi yang konstruktif untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pemerintahan daerah.
Nandar Munadi dalam penutupan rakor menyampaikan harapannya agar hasil dari rakor ini dapat segera diimplementasikan di masing-masing kabupaten/kota. Ia juga mengapresiasi partisipasi aktif dari seluruh peserta yang telah memberikan masukan dan saran konstruktif selama berlangsungnya acara. Menurutnya, dengan komitmen bersama dan kerja keras, berbagai tantangan dalam penataan perangkat daerah dapat diatasi dengan baik.
Rakor evaluasi pembinaan dan pengendalian penataan perangkat daerah ini diharapkan dapat menjadi momentum untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan berkualitas di Provinsi Bengkulu.(Br1)
