Terapkan Efisiensi, Walikota Dedy Wahyudi Tetap Prioritaskan Pembangunan

Pemkot Bengkulu67 Dilihat

Bengkulu, Beritarafflesia.com.- Di tengah tekanan fiskal, Kepala Daerah harus putar akal dan membuktikan kualitas kepemimpinannya. Bukan dengan keluhan, tapi dengan inovasi. Bukan dengan menyalahkan, tapi dengan mencari jalan. Karena sejatinya, kepemimpinan diuji bukan ketika anggaran melimpah, melainkan saat krisis datang tanpa kompromi.

Presiden boleh mengencangkan ikat pinggang negara, tapi kepala daerah tak bisa lepas tangan dari tanggung jawab mereka kepada rakyat. Maka, pilihan satu-satunya adalah menjadi kreatif, kolaboratif, dan adaptif. Ini bukan sekadar soal politik anggaran, tapi soal tanggung jawab publik yang tak bisa ditawar.

Baca Juga  Tingkatkan Kolaborasi Tingkat Sektor, Pemkot Bengkulu Gelar Rakor Bersama FSDI

Hal inilah yang tengah dipikirkan Walikota Bengkulu Dedy Wahyudi. Ia memutar otak agar pembangunan di Kota Bengkulu tetap berjalan dan hak pegawai tetap terpenuhi.

“Kondisi sekarang sedang tidak baik-baik saja, bukan hanya Kota Bengkulu tapi se-Indonesia,” ujar Walikota.

Ke depan, Walikota akan mengakomodir berbagai keluhan masyarakat, namun memfokuskan kebutuhan yang benar-benar mendesak.

“Saya mendengar di tengah masyarakat mengeluhkan soal jalan, drainase, lampu jalan. Dengan kondisi dana yang terbatas ini tetap kita bangun, tapi bertahap dan juga kita fokuskan yang betul-betul mendesak,” jelasnya.

Dalam hal ini, Walikota terus berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari berbagai sektor agar janji politiknya kepada masyarakat dan tata kelola pemerintahan terimplementasi dengan baik. Untuk saat ini, strategi paling realistis adalah pengelolaan anggaran yang lebih efisien.

Baca Juga  Sinergi untuk Generasi Tangguh, Bunda PAUD Se-Kota Bengkulu Resmi Dikukuhkan

Kemudian mengoptimalkan sumber pendapatan asli daerah, seperti pajak dan retribusi daerah, untuk menggantikan kekurangan yang berasal dari transfer pusat.

Pemerintah daerah juga akan meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terkait pajak daerah untuk memperbaiki penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pada intinya, pemerintah akan lebih selektif dalam menentukan program yang paling penting dan memiliki dampak langsung terhadap masyarakat. (BR)

Share