Foto/ Waka I DPRD Provinsi Bengkulu Teuku Zulkarnain
Bengkulu, Beritarafflesia.com,– Ketua Ormas Pusat Informasih dan Jaringan Rakyat ( Pijar) Institue Apriansyah menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu selama ini dinilai kehilangan potensi besar dari sektor pajak yang seharusnya dapat menopang nilai pendapatan asli daerah (PAD)
Potensi tersebut terutama berasal dari pajak bahan bakar minyak (BBM), produksi minyak kelapa sawit mentah atau crude palm oil (CPO), pajak perkebunan sawit, serta pajak perikanan khususnya tambak udang yang semakin berkembang di sejumlah kabupaten,termasuk pajak dari hasil ikam di wialayah pelabuhan pulau baai Bengkulu.hal ini di sampaikan Apriansyah kepada Awak media, pada jumat siang, (19/9/2025)
Menurut Apriansyah, nilai pajak dari beberapa sektor tersebut mencapai puluhan miliar pertahun, hal ini terjadi akibat lemahnya pengawasan dan ketidakseriusan pemerintah daerah dalam mengelola sektor pajak,sehingga membuat banyak pendapatan daerah “bocor” dan hilang begitu saja. Padahal, sektor-sektor tersebut merupakan penyumbang besar bagi ekonomi daerah.
“Kebocoran pajak di Bengkulu sudah berlangsung lama, hingga puluhan miliar Pertahun. “Bengkulu ini memiliki sumber daya alam yang melimpah, mulai dari minyak sawit, tambak udang, hingga distribusi BBM, pertambangan,serta hasil pajak dari perikanan di wilayah pelabuhan pulau Baai Bengkulu. Namun sayangnya, potensi pajak dari sektor-sektor itu tidak masuk maksimal ke kas daerah. Ada banyak yang lolos, bahkan seakan dibiarkan tanpa pengawasan ketat,” tegas Apriansyah yang biasa di sapa Rian.
Selain itu,tidak hanya pemerintah daerah,tapi aparat penegak hukum ( APH) seharusnya bisa mendeteksi potensi pajak yang selalu mengalami kebocoran. Kondisi tersebut menurut Apriansyah sangat merugikan masyarakat Bengkulu. Sebab, PAD yang seharusnya dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan layanan kesehatan justru berkurang karena ketidakmampuan Pemprov menertibkan pajak.
“ Seharusnya APH juga harus jeli dalam menyingkapi sektor pajak. Kalau PAD bocor, maka pembangunan juga ikut terganggu. Akibatnya, rakyat kecil yang paling dirugikan,” ungkapnya
Tanggapan Legislatif Provinsi Bengkulu soal Potensi Pajak yang Hilang
Terpisah,Wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD)Provinsi Bengkulu Teuku Zulkarnain menjelaskan, ada empat sektor utama yang menjadi sorotan pihaknya. Pertama, sektor distribusi BBM. Setiap liter BBM yang masuk dan terjual di Bengkulu seharusnya dikenai pajak daerah sesuai aturan. Namun, pengawasan lemah menyebabkan potensi pendapatan itu tidak terdata dengan baik.
Kedua, sektor produksi CPO dan perkebunan sawit. Bengkulu dikenal sebagai salah satu penghasil kelapa sawit di bagian Sumatera. Namun, pajak dari hasil kebun dan pabrik pengolahan CPO diduga tidak sepenuhnya tertagih. Banyak perusahaan perkebunan besar yang beroperasi di Bengkulu, tetapi kontribusinya terhadap PAD sangat minim.
Ketiga, sektor perikanan, terutama tambak udang. Sejumlah daerah seperti Kabupaten Kaur dan Mukomuko memiliki tambak udang skala besar. Produksi yang dihasilkan diekspor hingga ke luar negeri. Akan tetapi, potensi pajak dari sektor ini hampir tidak terpantau.
Keempat, sektor kelautan tentang jual-beli ikan hasil pengusaha di setiap gudang yang menampung ikan dari laut di pelabuhan pulau baai Bengkulu.
“ Pemprov Bengkulu harus Peka dalam manangani kebocoran PAD., Jika semua potensi itu ditertibkan, Bengkulu bisa menambah bukan puluhan miliar,tapi ratusan miliar rupiah setiap tahun. Sayangnya, saat ini banyak yang hilang tanpa jejak,” kata Teuku Zulkarnain.
Dorongan ke Pemprov Bengkulu
Melihat kondisi tersebut, legislatif provinsi Bengkulu dari praksi Partai Amanat Nasional ini akan mendorong Pemprov Bengkulu untuk segera mengambil langkah nyata.
Bahkan Teuku juga meminta agar pemerintah harus melakukan pendataan ulang secara menyeluruh terhadap perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan, tambak, dan pengolahan hasil bumi. Kelautan, perikanan, Selain itu, transparansi dalam distribusi BBM juga harus dijaga agar tidak terjadi manipulasi data,seperti yang terjadi di pelindo II saat ekspor batu bara keluar negeri.
“Jangan sampai Pemprov ada yang bermain indipidu. Harus ada tindakan tegas, misalnya dengan menggandeng aparat penegak hukum jika ada indikasi penghindaran pajak dari berbagai sektor,” jelasnya.
Ia menambahkan, masyarakat juga perlu dilibatkan dalam pengawasan. “Partisipasi publik sangat penting. Kalau masyarakat tahu ada perusahaan yang tidak taat pajak, mereka bisa melaporkan. Tapi pemerintah harus menindaklanjuti dengan serius, bukan hanya menerima laporan lalu dibiarkan begitu saja,” tutup teuku
Respon Pemerintah
Hingga berita ini diturunkan, pihak Pemprov Bengkulu belum memberikan keterangan resmi terkait desakan tersebut. Namun, beberapa waktu lalu, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Bengkulu sempat menyampaikan bahwa realisasi PAD tahun 2024 memang masih jauh dari target, salah satunya disebabkan oleh lemahnya penarikan pajak di sektor-sektor strategis.
Harapan ke Depan
LSM Pijar menilai, alasan klasik seperti keterbatasan sumber daya tidak lagi dapat diterima. Menurutnya, Pemprov harus segera mencari solusi konkrit agar kebocoran pajak tidak berlanjut. “Kalau terus dibiarkan, Bengkulu akan selalu berada di posisi bawah dalam hal kemandirian fiskal. Kita tidak bisa hanya mengandalkan dana transfer pusat. Pajak daerah harus menjadi andalan,” pungkas Rian.'(BR)
